BI Kerek Suku Bunga Jadi 6 Persen, Rupiah Diramal Masih Bisa Tembus Level Terlemah
Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6 persen dari sebelumnya 5,75 persen untuk menahan pelemahan rupiah pada Rabu (18/11/2026).
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6 persen dari sebelumnya 5,75 persen untuk menahan pelemahan rupiah pada Rabu (18/11/2026).
Namun, langkah agresif tersebut dinilai belum cukup untuk membalikkan tekanan terhadap mata uang Garuda yang diperkirakan masih berlanjut hingga awal 2027.
Ekonom UOB Kay Hian Suryaputra Wijaksana menilai kenaikan suku bunga tersebut menjadi perubahan arah kebijakan moneter yang cenderung hawkish setelah BI memangkas suku bunga dalam beberapa bulan sebelumnya.
Keputusan itu juga mengejutkan pasar karena konsensus sebelumnya memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di level 5,75 persen.
Dalam riset tertanggal 19 November 2026, Suryaputra menjelaskan, salah satu pertimbangan utama BI adalah pelemahan rupiah yang telah menyentuh rekor terendah Rp18.264 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 17 November 2026.
Sejak awal tahun, rupiah tercatat melemah 8,47 persen, menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di antara negara berkembang.
Tekanan tersebut tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama penguatan indeks dolar AS di tengah sikap Federal Reserve (The Fed) yang semakin hawkish.
Eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan Eropa juga turut menopang tingginya harga minyak, sehingga menambah tekanan terhadap rupiah.
Selain faktor eksternal, ruang intervensi BI di pasar valuta asing juga dinilai semakin terbatas.
Perhitungan UOB menunjukkan rasio cadangan devisa terhadap kebutuhan impor terus menurun akibat pertumbuhan impor yang pesat seiring ekspansi aktivitas ekonomi domestik.
Bahkan, berdasarkan perhitungan Suryaputra, cadangan devisa bersih Indonesia telah turun di bawah USD100 miliar. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan BI untuk melakukan intervensi guna menstabilkan nilai tukar.
Di sisi lain, ekspansi ekonomi domestik juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada kuartal III-2026 berjalan beriringan dengan ekspansi kredit korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN).
Kenaikan BI Rate juga dipandang sebagai langkah antisipatif terhadap potensi peningkatan inflasi, terutama dari kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices).
Kenaikan inflasi harga perdagangan besar turut mengindikasikan potensi tekanan inflasi indeks harga konsumen (IHK) yang lebih tinggi pada 2027.
Di luar kenaikan suku bunga, BI turut memperbesar insentif lindung nilai melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Diskon lindung nilai untuk tenor enam bulan dinaikkan dari 40 persen menjadi 45 persen, sedangkan tenor 12 bulan meningkat dari 45 persen menjadi 50 persen.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi asing di pasar obligasi pemerintah, investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI), serta pinjaman luar negeri perbankan.
BI juga memperkenalkan instrumen baru berupa cross-currency repo. Melalui instrumen ini, perbankan dapat menggunakan obligasi berdenominasi valuta asing sebagai underlying transaksi repo untuk memperoleh likuiditas rupiah.
Meski demikian, respons pasar terhadap kenaikan suku bunga BI justru cenderung negatif.
Rupiah sempat menguat sesaat setelah pengumuman, tetapi kembali melanjutkan pelemahannya. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun meningkat menjadi 7,71 persen, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sekitar 1 persen.
“Reaksi negatif pasar mencerminkan pandangan investor bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh penguatan dolar AS dan faktor domestik nonmoneter. Faktor tersebut antara lain spekulasi terhadap pernyataan kebijakan pemerintah, termasuk pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa 70 persen hasil pertambangan seharusnya masuk ke negara, kebijakan fiskal yang ekspansif, serta membengkaknya subsidi BBM akibat tingginya harga minyak,” tulis Suryaputra.
Rupiah Berpotensi Tertekan hingga Awal 2027
Ke depan, UOB menilai perubahan arah kebijakan BI merupakan upaya mengantisipasi kenaikan suku bunga global, terutama dari The Fed.
Berdasarkan CME FedWatch, pasar memperkirakan terdapat peluang 96,7 persen bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 26 basis poin menjadi 4,25 persen pada Desember 2026.
Siklus kenaikan tersebut bahkan diperkirakan berlanjut pada Januari dan Maret 2027.
Namun, efektivitas pengetatan moneter BI juga akan bergantung pada penyesuaian imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia.
UOB menilai yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun belum sepenuhnya mencerminkan tingkat yang secara fundamental dapat dibenarkan, yakni sekitar 7,8-8 persen.
Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menjaga selisih imbal hasil (yield spread) yang memadai terhadap obligasi pemerintah AS atau US Treasury yang juga menghadapi tekanan kenaikan yield.
UOB menilai proses tersebut akan bergantung pada program intervensi BI di pasar obligasi, terutama untuk surat utang dengan tenor panjang.
Di samping itu, peningkatan insentif lindung nilai melalui DNDF mulai menunjukkan hasil.
Arus modal asing ke pasar obligasi pemerintah Indonesia kembali berlanjut. Hingga 16 November 2026, investor asing tercatat membukukan pembelian bersih obligasi pemerintah Indonesia sebesar USD3,12 miliar.
Kendati demikian, Suryaputra memperkirakan rupiah masih akan berada dalam tekanan dan berpotensi terus melemah hingga akhir 2026 serta sepanjang kuartal I-2027.
Setidaknya terdapat tiga faktor yang mendasari proyeksi tersebut. Pertama, risiko penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market oleh MSCI.
UOB memperkirakan potensi perubahan status tersebut dapat memicu arus keluar modal asing hingga USD10 miliar pada 2027.
Berdasarkan perhitungan sensitivitas UOB, setiap arus keluar modal asing sebesar USD1 miliar dari pasar saham berpotensi menekan rupiah sekitar Rp100-Rp150, dengan asumsi faktor lainnya tetap.
Kedua, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang relatif besar akibat tingginya harga minyak serta ekspansi aktivitas industri domestik yang didorong belanja fiskal dan aktivitas entitas terkait pemerintah.
Ketiga, indeks dolar AS yang diperkirakan masih bertahan kuat seiring kondisi ekonomi AS yang solid dan sikap The Fed yang cenderung hawkish. (Aldo Fernando)