BLU Siap Diterapkan, Saham PTBA Diyakini Bakal Terdongkrak

bakal mulai beroperasinya BLU diyakini bakal menjadi sentimen positif terhadap kinerja saham emiten batu bara.

IDXChannel - Rencana pemerintah mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) yang secara khusus menangani pungutan iuran di industri batu bara semakin mendekati kenyataan.

Hal tersebut diyakini bakal membawa pengaruh signifikan terhadap pergerakan saham perusahaan batu bara di industri pasar modal nasional.

"Jejaring kami menyebut bahwa (penerapan) BLU sedang menuju final, dan bakal diterapkan dalam dua hingga tiga bulan ke depan," tulis Indopremier Sekuritas (IPS), dalam hasil risetnya, Senin (8/5/2023).

Bakal mulai beroperasinya BLU tersebut, dalam pandangan tim riset IPS, diyakini bakal menjadi sentimen positif terhadap kinerja saham emiten batu bara. Salah satunya PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

"Kami melihat sisi positif dari implementasi BLU (terhadap saham PTBA)," tutur tim IPS.

Karenanya, dalam riset tersebut, tim IPS tak ragu memberikan rekomendasi tahan (hold) terhadap saham PTBA. Rekomendasi tersebut disertai dengan target harga di level Rp3.400 per saham.

Tim IPS juga menilai bahwa tingginya biaya operasional yang menjadi faktor pemberat pergerakan saham PTBA, lebih bersifat struktural dan dapat dipahami.

Hal ini didasarkan pada pernyataan manajemen PTBA, yang mengkonfirmasi bahwa kenaikan biaya penambahan di sepanjang triwulan I-2023 lebih disebabkan oleh rasio pengupasan tanah yang juga melonjak, dari 5,7x di sepanjang tahun lalu menjadi 7,1x pada saat ini.

Lonjakan tersebut oleh manajemen disebut lantaran adanya aktivitas pra-pengupasan pada lokasi baru, yaitu di Bangko Tengah, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sebelumnya, pada awal tahun, pemerintah telah mengonfirmasi bahwa BLU Batu Bara bakal mulai beroperasi pada Maret 2023.

Tak hanya itu, pihak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sempat mengonfirmasi adanya perubahan bentuk lembaga tersebut, dari semula BLU menjadi Mitra Instansi Pengelola (MIP).

Namun hingga saat ini, setelah target operasi pada Maret 2023 resmi terlewati, belum ada kabar lanjutan yang dapat menjadi acuan kelanjutan rencana pemerintah tersebut. (TSA)