BSDE Terbitkan Obligasi dan Sukuk hingga Rp3 Triliun, Cek Kuponnya
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai pokok maksimal Rp3 triliun.
IDXChannel - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai pokok maksimal Rp3 triliun. Rinciannya obligasi Rp2 triliun sedangkan sukuk Rp1 triliun.
Pengembang BSD City yang merupakan bagian dari Sinar Mas menyatakan, penerbitan surat utang tersebut untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kota di BSD City dan modal kerja.
Pada tahap pertama, BSDE menargetkan perolehan dana Rp1 triliun, terdiri dari Rp500 miliar obligasi konvensional dan Rp500 miliar sukuk ijarah. Instrumen ini memperoleh peringat idAA dari Pefindo.
Keputusan menerbitkan obligasi dilakukan di tengah langkah Bank Indonesia (BI) yang menurunkan suku bunga acuan. Pelonggaran moneter ini juga diharapkan menjadi katalis positif bagi industri properti.
Dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, keterjangkauan KPR diharapkan meningkat sehingga memperkuat daya beli konsumen sekaligus mendorong permintaan akan produk residensial primer.
“Bagi BSDE, suku bunga yang lebih rendah memberikan peluang signifikan untuk mempercepat penjualan proyek kami,” ujar Direktur BSDE, Hermawan Wijaya.
"Suku bunga KPR yang lebih terjangkau akan membuat kepemilikan rumah semakin mudah diakses, khususnya bagi pembeli rumah pertama. Hal ini akan memperluas basis pelanggan potensial kami sekaligus mendukung peningkatan permintaan terhadap pengembangan kota mandiri unggulan kami," tuturnya.
Proses penawaran awal (book building) obligasi dan sukuk BSDE berakhir pada 4 September 2025 dan mendapat tanggapan positif dari investor. Obligasi tersebut rencananya listing pada 24 September 2025 dengan indikasi kupon, yakni Seri A (3 tahun): 6,00–6,75 persen, Seri B (5 tahun): 6,25–7,00 persen, dan Seri C (7 tahun): 6,75–7,50 persen.
Secara rinci, dana hasil penerbitan obligasi digunakan 88 persen untuk pengembangan infrastruktur di BSD City, termasuk pembangunan jalan, saluran pipa air bersih, sistem drainase, ruang terbuka hijau, jaringan listrik, hingga utilitas lain seperti telekomunikasi dan pembuangan limbah. Kemudian, sekitar 12 persen sisanya digunakan untuk modal kerja.
(Rahmat Fiansyah)