Ekonomi Ungkap Keselarasan Kebijakan Bisa Jadi Kunci Selamatkan Rupiah
Ekonom mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah saat ini sangat bergantung pada keselarasan kebijakan antara fiskal dan moneter di tengah tekanan dolar AS.
IDXChannel – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam tren melemah pada pekan ini. Bank Indonesia (BI) pun berupaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang Garuda tersebut.
Menurut ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, stabilitas nilai tukar rupiah saat ini sangat bergantung pada keselarasan kebijakan antara fiskal dan moneter di tengah tekanan dolar AS yang menguat dan pelemahan kurs lebih dari 3 persen year-to-date.
Menurutnya, kunci untuk mengendalikan rupiah terletak pada koherensi sinyal dan disiplin dalam eksekusi kebijakan.
Syafruddin menyoroti langkah BI yang telah menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen “secara berani” meliputi intervensi spot, NDF (onshore/offshore), dan pembelian SBN untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan kurs yang sempat menyentuh level Rp16.762-16.790 per dolar AS.
"Kunci utamanya ada pada keselarasan sinyal: kebijakan diumumkan saat siap dijalankan (announce-and-execute), pesan publik tegas dan konsisten, produk perbankan tidak mendorong dolar-isasi ritel, dan pelaku usaha didorong memperkuat lindung nilai di dalam negeri," kata Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Syafruddin juga menyoroti data fiskal dan perbankan yang menjadi bagian dari tantangan domestik seperti defisit APBN periode Januari–Agustus tercatat mencapai 1,35 persen PDB atau Rp321,6 triliun, di mana penerimaan turun 7,8 persen year-on-year (yoy) dan belanja naik 1,5 persen yoy.
Kemudian, keputusan empat bank BUMN untuk mengumumkan bunga deposito dolar AS sebesar 4 persen efektif 5 November, meskipun Menteri Keuangan telah menegaskan tidak ada instruksi pemerintah. Dia menyarankan agar produk perbankan tersebut ditinjau kembali agar tidak mendorong dolar-isasi ritel.
Selain itu, cadangan devisa Agustus tercatat USD150,7 miliar, turun dari Juli karena pembayaran utang dan stabilisasi, namun masih jauh di atas standar kecukupan internasional.
Menurut Syafruddin, masalah rupiah bukan pada kekurangan instrumen, melainkan pada kurangnya koherensi sinyal antar otoritas.
Untuk meredakan volatilitas kurs dan biaya stabilisasi, ia memberikan solusi seperti terapkan pola announce-and-execute dengan parameter yang jelas agar pasar tidak menunda konversi.
Pemerintah, BI, dan OJK perlu mengeluarkan joint statement agar publik menerima satu suara yang konsisten tentang prioritas stabilisasi.
Produk dolar AS bank BUMN harus dikalibrasi agar fokus pada kebutuhan lindung nilai korporasi dengan underlying yang jelas, bukan untuk menarik dana ritel.
Mendorong penggunaan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) onshore untuk memperdalam likuiditas lindung nilai domestik dan menurunkan biaya intervensi.
Syafruddin menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan akan diukur dari menyusutnya volatilitas dan kembalinya minat investor pada SBN.
"Ketika semua itu bergerak serentak, ekspektasi berbalik konstruktif, kredibilitas kebijakan menguat, dan rupiah memperoleh ruang bernapas yang lebih panjang, bukan karena retorika, melainkan karena disiplin eksekusi yang konsisten," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)