Filipina dan Jepang Teken Pakta Pertahanan di Tengah Sengketa Laut China Selatan
Filipina dan Jepang resmi meneken pakta pertahanan di tengah meningkatnya tensi Laut China Selatan (LCS).
IDXChannel - Filipina dan Jepang resmi meneken pakta pertahanan dalam bentuk reciprocal access agreement (RAA) untuk memperkuat stabilitas regional di tengah meningkatnya tensi Laut China Selatan (LCS).
Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa menyebut, pakta pertahanan yang memungkinkan mobilisasi peralatan militer dan tentara untuk pelatihan tempur dan bencana alam tersebut sebagai tonggak bersejarah.
Kesepakatan itu merupakan yang pertama dilakukan Jepang di Asia dan secara kebetulan bertepatan di tengah sengketa LCS.
"Ini merupakan tonggak sejarah baru dalam upaya kita bersama memastikan berjalannya tatanan internasional yang berbasis aturan," kata Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro kepada wartawan, dikutip dari Reuters, Senin (8/7/2024).
Filipina dan Jepang yang merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat, mengambil langkah tegas menghadapi meluasnya ekspansi China di LCS. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing mengklaim sebagian daerah di LCS yang menjadi milik beberapa negara Asia Tenggara sebagai wilayahnya.
Pengadilan internasional pada 2016 menyatakan, klaim China tak mempunyai dasar hukum. Namun, China menolak keputusan tersebut.
Sementara itu Jepang yang tahun lalu mengumumkan penguatan militer sejak Perang Dunia ke-2 tidak mengklaim wilayah apapun di LCS. Namun, Jepang memiliki sengketa dengan China di Laut China Timur.
Dengan kehadiran pakta itu, Jepang mendukung langkah Filipina mempertahankan wilayahnya dalam kaitan sengketa dengan China. Selain itu, Tokyo khawatir dengan beberapa insiden yang terjadi belakangan ini terkait penghancuran kapal Filipina di LCS oleh China.
"Filipina dan negara Asia Tenggara lain berada dalam situasi di persimpangan Laut Jepang sehingga perlu memperkuat kerja sama dan pertukaran militer dengan Filipina merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Jepang," kata Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jia mengatakan, kawasan Asia Pasifik tidak memerlukan blok militer. Dia menilai, blok semacam itu hanya memprovokasi dan berpotensi memicu Perang Dingin baru.
"Pada Perang Dunia ke-2, Jepang bertanggung jawab atas invasi dan kolonialisme di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina. Jepang seharusnya serius berkaca pada sejarah agresi mereka dan sebaiknya berhati-hati dengan kata-kata serta tindakan di bidang keamanan militer," kata Lin.
Penandatangan pakta pertahanan tersebut sudah diinisiasi sejak akhir tahun lalu. Dengan demikian, kesepakatan ini selangkah lagi menjadi kekuatan hukum setelah memperoleh ratifikasi dari lembaga legislatif masing-masing negara.
Filipina bukan negara pertama yang diajak Jepang untuk meneken pakta pertahanan. Negeri Sakura itu juga mempunya pakta pertahanan dengan Inggris, Australia, dan Prancis. Pakta ini memungkinkan bila salah satu negara diserang, maka negara lain ikut membantu.
(RFI)