IDX Channel Economic Outlook : APBN Jadi Kunci Pemerataan Ekonomi di Indonesia Timur

Tantangan pembangunan di kawasan Indonesia Timur beragam, namun sejatinya, APBN bisa menjadi kunci pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

IDXChannel – Tantangan pembangunan di kawasan Indonesia Timur beragam, namun sejatinya, APBN bisa menjadi kunci pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Dalam special event IDX Channel Economic Outlook bertajuk “Sinergi Memperkuat Kawasan Timur Indonesia”, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Arif Baharudin menjelaskan bahwa ekonomi dan pembangunan di wilayah Indonesia timur masih menjadi tantangan.

Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai hampir 60 persen pada kuartal III-2019.

Selain itu, diungkapkan Arif, tingkat kemiskinan di Indonesia bagian timur juga masih tinggi. Bahkan, di atas rata-rata nasional.

“Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu masing-masing bisa 13,81%, 10,23%, dan 20,91%,” kata Arif dalam Diskusi IDX Channel Economic Outlook di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Arif menambahkan, disparitas harga juga menjadi tantangan pembangunan di kawasan Indonesia timur. Infrastruktur untuk arus logistik belum cukup maksimal sehingga membuat biaya tinggi.

“Lalu hampir semua provinsi di kawasan timur Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) di bawah IPM Nasional,” kata dia.

Salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan di Indonesia timur, ungkap Arif, dengan mendorong APBN. Dia menyebut, anggaran pada tahun depan didesain untuk pemerataan, baik antar wilayah maupun antar pendapatan.

“APBN tahun 2020 terus meningkatkan kualitas SDM, anggaran kesehatan ditetapkan 5% dari total belanja Rp132,9 triliun akan fokus kepada pengeluaran program jaminan kesehatan negara, termasuk pencegahan stunting, dengan penerima bantuan iuran hingga hampir 100 juta atau 96,8 juta orang,” imbuh Arif.

Untuk anggaran pendidikan, pemerintah memberikan porsi sekitar 20% dari total belanja yakni, Rp581 triliun yang akan digalakkan dalam berbagai program penting seperti Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, KIP Kuliah, Beasiswa LPDP dan penguatan vokasi.

“Sementara itu, pada perlindungan sosial menargetkan pada penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu lain. Anggaran perlindungan sosial sendiri mencapai Rp372,5 triliun," tuturnya.

Pada sektor infrastruktur, kata Arif, pemerintah melanjutkan proyek Palapa Ring dengan pembangunan jaringan serat optik sepanjang 36.000 km yang dengan menghubungkan semua pulau besar di Indonesia. (*)