IHSG Turun Lebih dari 2 Persen, BBCA Gap Down hingga Melemah 4 Persen
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tajam pada Selasa (30/6/2026), melanjutkan tren pelemahan belakangan ini di tengah minimnya katalis positif.
IDXChannel – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tajam pada Selasa (30/6/2026), melanjutkan tren pelemahan belakangan ini di tengah minimnya katalis positif serta meningkatnya sikap hati-hati investor.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 09.20 WIB, IHSG merosot 2,30 persen ke 5.686,86, dengan nilai transaksi Rp2,10 triliun dan volume perdagangan 2,84 miliar saham.
Sebanyak 491 saham melemah, 116 menguat, dan 352 sisanya stagnan.
Saham berkapitalisasi pasar (big cap) terbesar di indeks, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), turut menekan IHSG setelah mengalami gap down pada awal sesi perdagangan.
Saham BBCA dibuka melemah 4,22 persen ke Rp5.675 per saham, atau berada di bawah level penutupan perdagangan sebelumnya.
Selain bank milik Grup Djarum tersebut, saham-saham konglomerasi juga tumbang, mulai dari Grup Salim hingga Barito serta Sinarmas. Saham bank besar lain juga tertekan.
Phintraco Sekuritas dalam risetnya menyebut IHSG masih berada dalam tren jangka pendek yang lemah setelah kembali bergerak di bawah rata-rata pergerakan MA5 dan MA20.
Dari sisi indikator teknikal, histogram MACD menunjukkan area positif yang terus menyempit, sementara Stochastic RSI bergerak turun dari wilayah jenuh beli (overbought).
“Dengan minimnya katalis positif dalam jangka pendek serta tingginya kehati-hatian investor menjelang rilis data makro domestik, diperkirakan IHSG akan bergerak sideways dalam rentang 5.700-5.900 pada perdagangan Selasa,” tulis Phintraco Sekuritas.
Dari sisi sentimen domestik, pasar mencermati pengajuan tambahan anggaran belanja oleh sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp984 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Badan Anggaran DPR menyebut usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Menurut Phintraco, tambahan belanja tersebut berpotensi meningkatkan pos pengeluaran dalam APBN secara signifikan apabila disetujui. Kondisi ini juga berisiko memperlebar defisit anggaran pemerintah.
Selain itu, pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri.
DKIN nantinya akan dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua, wakil presiden sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian. Anggotanya akan berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya.
Phintraco menilai pembentukan DKIN berpotensi membantu mengatasi hambatan lintas sektor dan meningkatkan daya saing industri nasional apabila diimplementasikan secara efektif.
Namun, di sisi lain, keberadaan lembaga baru tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi bertentangan dengan upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.