Incar Saham Vale (INCO) Lewat Divestasi, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) diharapkan dapat memastikan keberlangsungan penerapan prinsip ESG di INCO.

IDXChannel - Pemerintah terus didorong untuk dapat merealisasikan rencana divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sehingga bisa memperbesar kepemilikan menjadi minimal 51 persen.

Meski demikian, di tengah upaya divestasi tersebut, pemerintah diminta untuk tidak abai terhadap pelaksanaan prinsip dan standar lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, dan Governance/ESG) di emiten tambang tersebut.

Bahkan, pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) diharapkan dapat memastikan keberlangsungan penerapan prinsip ESG di perusahaan yang hingga saat ini mayoritas sahamnya masih dikuasai oleh Vale Canada Ltd. (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) tersebut.

"Penerapan ESG dalam operasionalisasi industri ekstraktif itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan, termasuk juga di Vale Indonesia (INCO)," ujar Pengamat Isu Lingkungan, Aryanto Nugroho, kepada media, Jumat (21/7/2023).  

Menurut Koordinator Nasional lembaga koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) tersebut, pihak Vale Indonesia sejauh ini terbukti telah berhasil menerapkan praktik pertambangan yang baik.   

Hal tersebut  bahkan sampai mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo, saat meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea, yang berada di kawasaan Tambang Vale, akhir Maret 2023 lalu.

Pujian serupa juga disebut pernah disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat mengunjungi tambang nikel dan smelter Vale, di Sorowako, Sulawesi Selatan, pada akhir November 2022 lalu.

"Keuntungan ESG itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya, bukan sekadar (mengejar) cuan, tetapi juga betul-betul menerapkan standar lingkungan dan keberlanjutan. (Prinsip) Ini masuk dalam bagian dari transisi energi berkeadilan," tutur Aryanto.

Karenanya, Aryanto mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan proses divestasi saham Vale Indonesia, dengan tetap dapat memastikan penerapan prinsip ESG, sebagai bagian dalam upaya perwujudan transisi energi bersih di Indonesia.

"Jangan sampai ingin memberikan keuntungan, tapi justru (proses divestasi PT Vale Indonesia itu) membuat kerugian bagi masyarakat," ungkap Aryanto.

Sebagai salah satu pelopor industri nikel di Indonesia, Vale Indonesia disebut Aryanto telah menunjukkan komitmennya terhadap penerapan energi bersih.

Sehingga, jika nantinya proses divestasi saham benar-benar telah rampung, komitmen terhadap energi bersih dan penerapan prinsip ESG tersebut harus dipastikan dapat terus menjadi prioritas di masa mendatang.

"Kalau mau benar-benar transisi energi maka sudah tidak perlu ada lagi penggunaan energi batu bara," papar Aryanto.

Sejauh ini, Aryanto menilai Indonesia masih perlu banyak mengejar ketertinggalan terkait penerapan prinsip ESG dalam industri ekstraktif.

Selain itu, Indonesia juga dinilai masih harus lebih banyak menerapkan prinsip ESG dalam pemberian izin hingga syarat investasi di sektor tambang.

"Dukung implementasi ESG, kemudian standar ESG diadop oleh pemerintah. Itu menjadi hal penting dalam proses divestasi. Jangan ada lagi kemunduran dalam penerapan ESG di berbagai lini pemerintahan, termasuk industri ekstraktif. Jangan lagi ada smelter-smelter yang masih memakai bahan bakar batu bara," tegas Aryanto. (TSA)