Kongres AS Bakal Blokir Investasi ESG, Biden Siapkan Hak Veto
RUU tersebut disiapkan untuk dapat mencegah para manajer dana pensiun memutuskan investasi dengan berpijak pada faktor-faktor yang merujuk pada isu ESG.
IDXChannel - Sejumlah pihak di Amerika Serikat (AS) tengah beradu kekuatan dan tarik ulur strategi terkait penerapan isu lingkungan, sosial, dan tata Kelola perusahaan (Environment, Social and Governance/ESG).
Sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (2/3/2023), Kongres AS pada Rabu (1/3/2023) telah meloloskan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) 'anti ESG' yang dibuat oleh Partai Republik.
RUU tersebut disiapkan untuk dapat mencegah para manajer dana pensiun memutuskan investasi dengan berpijak pada faktor-faktor yang merujuk pada isu ESG.
Namun, upaya ini membuka konflik dengan Presiden AS, Joe Biden, yang diprediksi bakal menggunakan hak veto untuk menjegal RUU tersebut.
Senat AS diketahui mengambil alih resolusi untuk membatalkan peraturan Departemen Tenaga Kerja yang memudahkan para manajer investasi dalam pengambilan keputusan investasi serta hak-hak pemegang saham dengan mempertimbangkan isu-isu ESG.
Partai Republik bahkan disebut bersedia untuk menentang sekutu tradisional mereka di Wall Street dan juga perusahaan-perusahaan AS yang menurut parlemen partai mereka menerapkan praktik-praktik liberal.
Tak hanya dari Partai Republik, dukungan juga datang dari dua senator dari Partai Demokrat, Joe Manchin dan Jon Tester. Keduanya merupakan sekutu dari negara-negara bagian yang condong ke Partai Republik pada tahun 2024.
Pada Selasa (28/2/2023), RUU tersebut berhasil diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai oleh Partai Republik.
Langkah ini yang kemudian direspons pihak Gedung Putih dengan menyebut bahwa Biden tengah bersiap bakal memveto RUU tersebut.
Partai Republik mengklaim peraturan tersebut mencakup rencana secara kolektif dengan menginvestasikan triliunan dolar AS, dengan mengatasnamakan 150 juta warga Amerika.
Hal ini yang kemudian akan digunakan oleh manajer investasi sebagai bagian dari proses politik untuk mengejar tujuan liberal, yang menurut mereka dapat merusak kinerja.
Upaya ini ditanggapi oleh pemimpin senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, yang mengatakan bahwa Partai Republik terlalu mencampuri urusan investasi swasta.
Menurut Schumer, mereka terlalu memaksakan pandangannya sendiri terhadap 'bagian dalam' setiap perusahaan dan investor. (TSA)
Penulis: Dhiva Elza Khairunnisa