Potong Gaji hingga Pensiun Dini, Deretan Upaya Selamatkan Garuda dari Krisis

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, atau GIAA tengah berada dalam kesulitan keuangan akibat kinerja memburuk selama pandemi Covid-19.

IDXChannel - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, atau GIAA tengah berada dalam kesulitan keuangan akibat kinerja memburuk selama pandemi Covid-19. Krisis keuangan Garuda juga diperparah oleh utang yang menyentuh angka Rp70 triliun.

Pemegang saham dan manajemen maskapai pelat merah itu sudah merumuskan dan mengimplementasikan sejumlah langkah dan kebijakan strategis untuk menekan kerugian agar tidak terlalu dalam. Namun, Garuda belum bisa bernafas lega, sebab beban keuangan masih menjadi pekerjaan besar untuk diselesaikan.

MNC Portal Indonesia merangkum sejumlah fakta perihal stimulus dari pemerintah dan upaya manajemen menangani kerugian maskapai penerbangan nasional tersebut. Adapun fakta yang dirangkum di antaranya: 

Pensiun Dini

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyebut pandemi Covid-19 mengharuskan perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply dan demand saat penurunan kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan.

Penawaran program ini juga sejalan dengan upaya pemulihan kinerja usaha yang tengah dijalankan guna menjadikan maskapai pelat merah ini menjadi lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan baru.

"Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi saat ini, yang tentunya senantiasa mengedepankan kepentingan bersama seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun Perusahaan," ujar Irfan dikutip, Kamis (3/6/2021).

Alihkan Garuda Indonesia ke Pasar Domestik

Menteri BUMN, Erick Thohir, akan memfokuskan rute penerbangan Garuda Indonesia dan Citilink di pasar domestik. Langkah itu seiring dengan ceruk pasar domestik yang dinilai potensial.

Upaya tersebut pun sudah dibicarakan dengan manajemen Garuda Indonesia sejak Januari 2019 atau sebelum pandemi merebak di Indonesia. Di mana, data penerbangan saat ini didominasi oleh penumpang domestik.

Di mana, okupansi domestik mencapai 78 persen. Untuk biaya, sebanyak Rp1.400 triliun dikontribusikan oleh turis lokal. Sedangkan 22 persen atau sekitar Rp300 triliun berasal dari turis mancanegara.

Pangkas Komisaris Garuda

Pemegang saham akan melakukan pengurangan anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Pengurangan dilakukan seiring dengan kinerja keuangan emiten yang terus tertekan.

Pengurangan dilakukan hingga tiga orang anggota komisaris. Bahkan, pemegang saham mengusulkan Komisaris penerbangan nasional pelat merah itu dua orang saja.

Komisaris Rela Tak Digaji 

Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha menuliskan dalam sebuah surat yang diunggah di Instagramnya pad, Rabu (2/6/2021). Peter meminta manajemen Garuda untuk memberhentikan pembayaran gaji atau honorarium. 

Kemudian, dia juga memaparkan beberapa penyebab utama keuangan emiten yang tertekan. Adapun penyebab-penyebab tersebut, yaitu, tidak adanya penghematan biaya operasional, seperti GHA.

Tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor. Tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbanganu yang merugi.

Empat Opsi dari Pemerintah

Adapun keempat opsi yang ditawarkan pemerintah kepada Garuda. Pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas. Meski begitu, salam catatan pemegang saham, pemerintah berpotensi meninggalkan maskapai penerbangan pelat merah itu dengan hutang warisan yang besar. Kondisi ini membuat perseroan menghadapi tantangan di masa mendatang.

Kedua, menggunakan legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda. Seperti, utang, sewa, dan kontrak kerja. Dalam catatan pemerintah, opsi ini masih mempertimbangkan Undang-Undang (UU) kepailitan. Apakah regulasi memperbolehkan adanya restrukturisasi. Opsi ini merujuk pada penyelamatan Latam Airlines milik Malaysia.

Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Disaat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda. Bahkan, menjadi national carrier di pasar domestik.

"(Catatannya) untuk dieksplorasi lebih lanjut sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki national flag carrier," tulis dokumen tersebut.

Keempat, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara. Misalnya dengan pajak bandar udara (bandara) atau subsidi rute yang lebih rendah. Jika, opsi terakhir menjadi pilihan pemerintah, maka Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki national flag carrier. (TYO)