Presiden Jokowi Pastikan UMKM Keluar dari Relaksasi DNI

Presiden Joko Widodo menegaskan dan memastikan kembali bahwa urusan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikeluarkan dari wacana kebijakan DNI.

IDXChannel – Setelah sebelumnya dipastikan sejumlah bidang keluar dari Daftar Negatif Investasi (DNI), Presiden Joko Widodo menegaskan dan memastikan kembali bahwa urusan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikeluarkan dari wacana kebijakan DNI.

Dikatakan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 2018, “Aspirasi mengenai UMKM menyuarakan aspirasi yang juga saya inginkan karena saya alumni UMKM. Keluarga saya masuk UMKM, anak saya juga,” tegas Presiden saat bicara di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (28/11).

Presiden juga menambahkan bahwa mayoritas pengusaha di Indonesia saat ini bergerak di bidang UMKM. Oleh karenanya, dirinya meminta kepada seluruh pihak agar tidak meragukan komitmen pemerintah terhadap UMKM dan membantu perkembangannya.

“Saat ini ada 62 juta unit UMKM yang ada di sini, ada 116 juta orang yang bekerja di sektor ini, artinya lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di UMKM,” sebut Presiden Jokowi.

Sementara itu, jika dilihat dari data tercatat bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 60 persen. Melihat kondisi itu, maka tidak ada alasan pemerintah tidak berpihak pada UMKM.

Ditambahkan Presiden, pemerintah juga sudah menurunkan bunga KUR (kredit usaha rakyat) dari 23 persen menjadi 7 persen. Sedangkan pajak UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

“Bagaimanapun juga Indonesia merupakan ladang subur bagi UMKM, kami ingin UMKM ini dimudahkan,” katanya. Jokowi juga memastikan belum ada keputusan apapun mengenai relaksasi DNI.

“Barang (dokumen) belum sampai ke istana, Perpres belum saya tanda tangani. Saya pastikan akan mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI. Kalau Ketua Kadin sudah 'ngomong', siapa lagi yang mau saya dengarkan,” pungkasnya (*)