MARKET NEWS

Program Reformasi Pasar Modal Berlanjut, OJK Siapkan Fase Penguatan Enforcement

Taufan Sukma Abdi Putra 19/11/2026 18:39 WIB

Indonesia juga telah menerapkan pengungkapan kepemilikan saham mulai dari satu persen, jauh lebih rendah dibanding ambang batas lima persen.

Program Reformasi Pasar Modal Berlanjut, OJK Siapkan Fase Penguatan Enforcement (foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggenjot langkah reformasi pasar modal nasional, sebagai upaya berbenah guna meningkatkan kualitas industri pasar modal dalam negeri secara keseluruhan.

Salah satunya, OJK saat ini mengaku tengah bersiap untuk masuk dalam fase penguatan penegakan hukum (enforcement), setelah sebelumnya upaya reformasi lebih banyak dilakukan pada pembenahan kebijakan terkait transparansi, likuiditas hingga keterbukaan informasi emiten, khususnya dalam hal kepemilikan saham.

"Saat ini kita akan terus lanjut (reformasi pasar modal) dengan masuk ke sisi enforcement. Jadi mohon dukungannya, bahwa ini adalah bentuk keseriusan kami, as a regulator, dalam mengintensifkan langkah-langkah penindakan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, di sela penyelenggaraan The 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) dan The 52nd ASEAN Insurance Council Meeting (AIC), di Bali, Rabu (18/11/2026).

Menurut Friderica, langkah menggenjot upaya reformasi ini tidak semata-mata demi menjawab berbagai sorotan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), namun secara lebih mendasar lagi yaitu peningkatan kualitas industri pasar modal dalam negeri, sehingga bermuara pada pulih dan meningkatnya kepercayaan investor, baik dari kalangan domestik maupun global.

Sebagai contoh, Friderica mengungkap bahwa pembenahan yang dilakukan saat ini justru telah melampaui sejunmlah permintaan awal yang telah disampaikan oleh MSCI.

Misalnya saja terkait penguatan transparansi kepemilikan saham, serta pembentukan mekanisme identifikasi konsentrasi kepemilikan saham (high shareholding concentration/HSC).

Bahkan, dalam aspek keterbukaan informasi, Indonesia juga telah menerapkan pengungkapan kepemilikan saham mulai dari satu persen, jauh lebih rendah dibanding ambang batas lima persen, yang diterapkan di sejumlah yuridiksi lain.

Selain itu, keterbukaan informasi tersebut juga mencakup informasi afiliasi pemegang saham. Kemudian, OJK juga telah menerapkan 39 klasifikasi investor demi meningkatkan granularitas data kepemilikan saham.

"Lalu soal HSC, kami bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah membentuk komite yang bertugas mendampingi proses penentuan saham-saham yang masuk kategori HSC. Komite ini melibatkan pihak-pihak berkredibilitas dan kompetensi tinggi, termasuk investor global, perwakilan asosiasi, hingga pelaku pasar yang memiliki pengalaman panjang," ujar Friderica.

(taufan sukma)

SHARE