Soal Integrasi BUMN Karya, Ada Opsi Waskita (WSKT) Go Private
Integrasi BUMN Karya mulai disiapkan pemerintah. Proses ini masih dalam tahap kajian dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2026.
IDXChannel - Integrasi BUMN Karya mulai disiapkan pemerintah. Proses ini masih dalam tahap kajian dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2026.
Rencana integrasi ini mulanya dicanangkan oleh Kementerian BUMN, yaitu dengan membentuk tiga holding BUMN Karya; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP); PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebagai induk untuk PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya; kemudian PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang akan dilebur dengan PT Hutama Karya (Persero).
Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, mengatakan konsolidasi kali ini akan dikaji ulang bersama Danantara melalui konsultan independen.
"Mengenai timeline integrasi, kembali lagi, saya sampaikan selain proses saat ini sedang konsolidasi dan kajian, ini paling tidak maksimal tahun 2026 sudah tereksekusi," ujar Hanugroho dalam Public Expose 2025, Selasa (4/11/2025).
Dia menilai konsolidasi ini penting untuk memperkuat peran BUMN Karya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dengan sumber daya yang lebih terpusat dan efektif.
Mengenai bentuk spesifik aksi korporasi, Hanugroho menerangkan bahwa manajemen masih menunggu instruksi dari pemegang saham. Bentuknya bisa berupa holding-subholding, penggabungan (merger), atau menjadi anak usaha.
"Apakah ini bentuk structure, bentuknya holding-subholding, atau ini memang merger. Kalau merger kan beda nih, misalnya dari 3 perusahaan atau 4 perusahaan jadi 1. Tidak ada single entity yang nanti surviving entity-nya siapa gitu kan," kata dia.
Selain itu, status perusahaan terbuka (Tbk) Waskita juga menjadi bagian dari pembahasan.
"Apakah nanti dari go public menjadi go private, itu juga sangat mungkin. Tapi semua masih subject to hasil final kajian konsolidasi," ujarnya.
Dalam proses integrasi, Hanugroho menegaskan akan menggunakan pendekatan nilai wajar (fair value) untuk memastikan nilai aset setiap entitas mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, meskipun dia mengakui adanya potensi penurunan nilai aset akibat konsolidasi.
(NIA DEVIYANA)