MARKET NEWS

Thailand Jadi Negara Pertama di Asia Jual Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp17,7 Triliun

Dian Kusumo Hapsari 30/05/2024 14:49 WIB

Thailand berencana untuk menjual obligasi berdenominasi baht senilai USD1,1 miliar (sekitar Rp17,7 triliun) pada kuartal keempat. 

Thailand Jadi Negara Pertama di Asia Jual Obligasi Berkelanjutan Senilai Rp17,7 Triliun. (Foto: MNC media)

IDXChannel - Thailand berencana untuk menjual obligasi berdenominasi baht senilai USD1,1 miliar (sekitar Rp17,7 triliun) pada kuartal keempat. 

Obligasi ini akan menjadi yang pertama diterbitkan oleh negara di Asia. 

Jindarat Viriyataveekul, penasihat utang publik di Kementerian Keuangan, dalam wawancara telepon mengatakan penjualan ini bertujuan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah, dan terkait dengan program-program yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Obligasi tersebut akan ditawarkan kepada investor institusi lokal dan asing.

"Pemintaannya cukup bagus," kata Jindarat pada Selasa (28/05/2024), mengutip hasil survei pasar yang baru-baru ini dilakukan oleh kementerian.

"Investor telah menunjukkan minat yang kuat terhadap pembiayaan ramah lingkungan ini sejalan dengan tren global yang sedang berkembang."

Perdana Menteri Srettha Thavisin sedang meningkatkan upaya untuk mempromosikan fokus negara pada keberlanjutan (sustainability) sebagai nilai jual utama untuk menarik investor asing. Beberapa perusahaan yang menunjukkan minat terhadap obligasi berkelanjutan Thailand (SLB) termasuk BlackRock Inc dan Intesa Sanpaolo SpA. Negara Asia Tenggara ini sendiri telah berjanji untuk mencapai netralitas karbon pada 2050.

Jindarat menambahkan, penerbitan SLB akan dilakukan sebelum penjualan obligasi mata uang asing oleh pemerintah, yang masih dipelajari oleh kementerian. Baht yang melemah dan kebijakan moneter bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) yang tidak pasti membuat rencana untuk memasuki pasar luar negeri menjadi kurang menarik.

Menurut Jindarat, SLB mungkin akan menggantikan obligasi keberlanjutan yang telah ditawarkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir karena ada lebih banyak fleksibilitas dalam cara penggunaan hasil dari obligasi ini.

(DKH)

SHARE