WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp8,86 Triliun, Kontribusi Terbesar Segmen Industri
Dari sisi kepemilikan, sebagian besar proyek yang diraih oleh WIKA berasal dari Pemerintah dan BUMN, dengan skema pembayaran monthly progress.
IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengantongi kontrak baru sebesar Rp8,86 triliun hingga Mei 2024.
Kontribusi terbesar pada kontrak baru berasal dari segmen industri, disusul oleh segmen infrastruktur dan gedung, dilanjutkan oleh segmen properti, dan EPCC.
Dari sisi kepemilikan, sebagian besar proyek yang diraih oleh WIKA berasal dari Pemerintah dan BUMN, dengan skema pembayaran monthly progress.
Perolehan kontrak baru tersebut sekaligus membuat posisi kontrak WIKA saat ini naik menjadi Rp52,31 triliun, di mana 97 persen dari keseluruhan kontrak memiliki pola pembayaran termin bulanan.
“Implementasi ini membuahkan hasil dengan diterimanya arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi sebesar Rp7,66 triliun sampai dengan bulan Mei 2024,” kata Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (9/7/2024).
Agung mengungkapkan, perolehan kontrak baru perseroan termasuk di antaranya proyek Muara Wahau Road Diversion, Water Treatment Plant Batam, dan sejumlah kontrak baru lainnya baik dari induk maupun anak perusahaan.
Perolehan kontrak baru tersebut menandai kembali ditunjuknya WIKA untuk mengerjakan proyek Rediversion Muara Wahau Road Diversion. Sebagai informasi, setelah sukses dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek Muara Wahau Road Diversion (MWRD) pada tahun 2023, WIKA kembali ditunjuk oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk mengerjakan Rediversion MWRD sepanjang 18,9 kilometer.
Pengerjaan Rediversion MWRD oleh KPC ditujukan untuk memindahkan jalur MWRD, yang semula dibangun sebagai jalan alternatif nasional di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, guna memperluas area operasi KPC.
Dengan nilai kontrak yang diterima perusahaan senilai Rp550 miliar, WIKA dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan tanah yang mencakup persiapan badan jalan, pengerasan jalan, penanganan tanah eksisting, serta konstruksi baja, dengan target rampung pada Desember 2025.
(DES)