MILENOMIC

4 Bentuk Pembiayaan Bantuan Rumah Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Ratih Ika Wijayanti 17/10/2022 11:00 WIB

Sejumlah bentuk pembiayaan bantuan rumah pemerintah diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

4 Bentuk Pembiayaan Bantuan Rumah Pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (Foto: MNC Media)

IDXChannel – Sejumlah bentuk pembiayaan bantuan rumah pemerintah diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan masyarakat yang kesulitan memiliki hunian.

Seperti diketahui, semakin hari harga rumah dan tanah semakin meningkat pesat. Tak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan untuk membeli rumah. Meski menjadi kebutuhan primer, namun harganya yang mahal bahkan mencapai ratusan juta rupiah membuat banyak orang kesulitan untuk memilikinya.

Baca Juga:

Pakai MotionCredit, Pembiayaan Rumah dan Mobil Jadi Lebih Mudah

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia pun memberikan program bantuan pembiayaan rumah kepada mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. IDXChannel merangkum beberapa bentuk pembiayaan rumah Pemerintah antara lain sebagai berikut.

Bentuk Pembiayaan Bantuan Rumah Pemerintah

Pemerintah Indonesia memberikan program bantuan pembiayaan rumah dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,69 triliun untuk memberikan bantuan kepada 380.376 unit rumah subsidi. Sejak Tahun Anggaran 2021, pemerintah menyediakan empat bentuk pembiayaan bantuan rumah pemerintah. Empat program bantuan ini antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat.

Baca Juga:

Pembiayaan Rumah Rakyat, BTN Terima Kucuran Rp1,4 Triliun dari JICA, Citi Bank dan BCA

1. FLPP

FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan salah satu jenis Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk FLPP sebanyak Rp16,66 triliun untuk 157,5 ribu unit.

Merujuk pada pengertian Kementerian PUPR di laman websitenya, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). FLPP dikelola oleh Kementerian PUPR.

Ada beberapa keuntungan dari program KPR FLPP ini antara lain masyarakat bisa mendapatkan uang muka atau down payment (DP) yang ringan. Selain itu, suku bunga yang diterapkan juga rendah yakni maksimal 5% termasuk premi asuransi kebakaran, kredit tanpa tenor, jangka waktu KPR yang panjang yakni maksimal 20 tahun.
Beberapa persyaratan untuk mendapatkan FLPP ini antara lain Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; berumur 21 tahun; sudah menikah; penghasilan maksimum Rp8 juta; belum memiliki rumah; memiliki NPWP/SPT PPh.

2. SBUM

SBUM merupakan bentuk pembiayaan bantuan rumah pemerintah yang berupa subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Subsidi ini diberikan dalam bentuk bantuan uang muda (DP) rumah baik sebagian maupun seluruhnya.

Bantuan SBUM ini bisa diterima secara otomatis oleh mereka yang menerima bantuan FLPP. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan dana untuk SBUM senilai Rp630 miliar bagi unit yang menerima FLPP.

Sementara itu, besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang diterima masyarakat per orang yakni sebesar Rp4.000.000. Jumlah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016.

3. BP2BT

BP2BT atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan merupakan program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah memiliki tabungan. Bantuan ini diberikan guna memenuhi sebagian uang muka perolehan rumah.

Bantuan ini juga bisa digunakan untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank nasional salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Melalui BP2BT ini, pemerintah memberikan bantuan uang muka hingga mencapai Rp32,4 juta. Total dana yang dialokasikan untuk BP2BT ini adalah sebesar Rp1,6 triliun untuk 39.996 unit. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar program ini, minimal dana yang dimiliki adalah sebesar 5 persen dari total harga rumah.

4. Tapera

KPR Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat merupakan bentuk kerjasama antara Badan Pengelola Tapera dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN dan Perumahan Nasional. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,8 triliun untuk 25.380 unit.

Beberapa skema yang ditawarkan dari Tapera antara lain sebagai berikut.

Untuk kelompok penghasilan I (penghasilan di bawah Rp4 juta) mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5 persen fixed rate dengan tenor sampai 30 tahun.
Kelompok penghasilan II (penghasilan Rp4 juta-Rp6 juta) dikenakan bunga KPR sebesar 6 persen fixed rate dengan tenor hingga 20 tahun.
Kelompok penghasilan III (penghasilan Rp6 juta-Rp8 juta) dapat mengakses KPR dengan bunga 7 persen fixed rate serta tenor sampai dengan 20 tahun.
Harga rumah yang dapat dimiliki oleh peserta program Tapera sangat beragam yakni mulai dari harga Rp112 juta hingga Rp292 juta.

Itulah bentuk pembiayaan bantuan rumah pemerintah yang berhasil dirangkum IDXChannel. Bantuan pembiayaan ini tentunya memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian yang diinginkan. Semoga bermanfaat!