Begini Syarat Pilkada 2 Putaran Berdasarkan UU dan Peraturan KPU

Berdasarkan peraturan KPU dan UU, pilkada putaran kedua akan diadakan jika tidak pasangan calon yang berhasil memperoleh suara lebih dari 50 persen.

IDXChannel—Apa saja syarat pilkada 2 putaran? Ketentuan pemungutan suara dua putaran pada pilkada telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6/2016 dan Undang-Undang No. 2/2024. 

Dalam PKPU No. 6/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh, Jakarta, Papua, dan Papua Barat Pasal 36 Ayat 1 disebutkan bahwa paslon pada Pilgub Jakarta dinyatakan terpilih jika mengantongi suara lebih dari 50 persen. 

Namun jika semua paslon tidak memenuhi syarat jumlah suara tersebut, maka akan dilakukan pemungutan suara putaran kedua. Pilkada putaran kedua ini diikuti oleh paslon yang mengantongi suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. 

Sementara pada UU No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasal 10 Ayat 3, disebutkan bahwa jika tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka akan dilangsungkan pemilu putaran kedua. 

Artinya, berdasarkan UU tersebut, paslon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilu. 

Adapun tahapan pemilu putaran kedua sesuai PKPU No. 6/2016 adalah: 

• Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaran pemilu 
• Kampanye (penajaman visi dan misi, serta program pasangan calon) 
• Pemungutan dan penghitungan suara 
• Rekapitulasi hasil perolehan suara 

Kemudian pasangan calon yang mengantongi suara terbanyak pada pemilu putaran kedua akan dinyatakan sebagai pemenang. 

Itulah informasi menarik tentang syarat pilkada 2 putaran. Pada Pilkada Jakarta 2024, berdasarkan hasil quick count LSI dan Charta Politika, paslon Pramono Anung dan Rano Karno saat ini memperoleh suara lebih dari 50 persen. 

(Nadya Kurnia)