Ada Bansos Berlabel Bantuan Wapres, Mensos: Tidak Ada yang Perlu Dipermasalahkan
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara terkait viral bantuan sosial (bansos) yang menggunakan label "Bantuan Wapres Gibran".
IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara terkait viral bantuan sosial (bansos) yang menggunakan label "Bantuan Wapres Gibran".
Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan bantuan yang diberikan oleh Wapres. Menurut dia, bantuan bisa diberikan oleh siapapun kepada masyarakat yang berhak.
"Ya bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja, kan bansosnya pemerintah. Itu saja dari Kemensos juga ada, dari Kementerian yang lain juga ada," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Gus Ipul pun kembali menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan bantuan sosial tersebut. Mengingat, pihak swasta sekalipun juga punya program bantuan untuk masyarakat.
"Ya menurut saya ndak ada masalah ya. Ndak ada masalah nanti semua tahulah program pemerintah, atau dari pihak-pihak swasta kan semua tahu ya," katanya.
Dia juga meminta para pihak untuk tidak memperdepatkan bansos berlaber bantuan wapres tersebut. Sebab, menurut dia bansos itu bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Yangpenting manfaatnya itu yang utama. Manfaatnya untuk masyarakat itu yang penting ya," tuturnya.
Namun, Gus Ipul enggan merespons lebih lanjut terkait anggaran yang digunakan untuk bantuan yang diberikan oleh Wapres Gibran. Dia mengaku tidak tahu sumber anggaran untuk bansos tersebut.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan sosial untuk warga yang terdampak banjir di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11).
Namun bansos ini mendapat banyak respons negatif dari masyarakat karena berlabel "Bantuan Wapres Gibran" yang tercantum di tas pembungkusnya. Tas berwarna biru itu juga mencantumkan gambar Istana Wakil Presiden.
Banyak pihak mengkritik label tersebut terutama terkait sumber anggaran, apakah menggunakan uang pribadi atau uang negara sebagaimana mekanisme pemberian bansos pada umumnya.
(Febrina Ratna)