News

AHY: Sopir Truk Keluarkan Biaya Rp190 Juta per Tahun untuk Pungli

Anggie Ariesta 17/07/2025 14:24 WIB

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, penanganan kendaraan ODOL harus menjadi gerakan nasional yang serius dan konsisten.

AHY: Sopir Truk Keluarkan Biaya Rp190 Juta per Tahun untuk Pungli. (Foto Anggie/IMG)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) harus menjadi gerakan nasional yang serius dan konsisten.

Salah satu fokus utama adalah pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) dalam ekosistem logistik dan transportasi barang.

“Nah kalau pungli bisa kita tangani, kita hentikan, maka biaya transportasi dari satu titik ke titik lain itu akan berkurang, sudah pasti. Ada datanya, setiap tahun satu truk bisa mengeluarkan antara Rp100 juta sampai Rp190 juta hanya untuk pungli,” kata AHY dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

Menurutnya, praktik pungli inilah yang mendorong pelaku industri untuk memilih jalur ODOL demi efisiensi biaya. Sebab, tarif logistik yang tinggi kerap dijadikan alasan untuk mengangkut muatan berlebih.

“Kalau sudah efisien, tidak ada lagi alasan bikin kendaraan ODOL hanya untuk sekali jalan bisa lebih murah,” ujarnya.

AHY juga menekankan dampak ODOL tidak bisa diremehkan, baik dari sisi keselamatan maupun ekonomi. Data menunjukkan, kendaraan angkutan barang menyumbang 10,5 persen kecelakaan lalu lintas nasional pada 2024, hanya kalah dari sepeda motor.

Tak hanya menyebabkan korban jiwa, ODOL juga merusak infrastruktur jalan dan jembatan.

“Setiap tahun negara harus menggelontorkan Rp41 triliun hanya untuk memperbaiki jalan rusak akibat ODOL. Masa pakai jalan yang seharusnya bisa 10 tahun, bisa berkurang 30 persen, tinggal 6–7 tahun,” ujar AHY.

Dengan demikian, AHY menegaskan, pemerintah siap melibatkan aparat penegak hukum hingga lembaga antikorupsi dalam memberantas praktik ilegal di sektor logistik. 

“Pencegahan nomor satu, tapi penindakan selalu menjadi opsi. Untuk menegakkan hukum yang seharusnya dikawal bersama-sama,” katanya.

(Dhera Arizona)

SHARE