News

Akses Dibatasi, Hanya 100 Truk Bantuan Kemanusiaan yang Boleh Masuk ke Palestina 

Widya Michella 19/07/2024 08:15 WIB

Saat ini akses bantuan kemanusiaan terkendala karena dari Mesir harus melalui Israel. 

Akses Dibatasi, Hanya 100 Truk Bantuan Kemanusiaan yang Boleh Masuk ke Palestina (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani menyayangkan tindakan Israel yang sangat tidak kooperatif. Dimana Israel menutup semua akses bantuan kemanusiaan yang membuat masyarakat dunia murka.

Dia mengatakan bahwa saat ini akses bantuan kemanusiaan terkendala karena dari Mesir harus melalui Israel. 

"Terus terang kendalanya itu penyalurannya kita tidak bisa pergi ke sana langsung tidak bisa karena tertutup. Kita harus melalui Mesir. Melalui Mesir itu pun juga harus melalui Israel,"kata Abdul di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Bahkan Israel pun membatasi kuantitas bantuan yakni hanya 100 truk untuk 2 juta rakyat Palestina

"Melalui Israel truk itu masuk sejauh ini pada saat beberapa bulan yang lalu satu hari bantuan kemanusiaan itu yang dibolehkan masuk hanya 100 truk untuk seluruh rakyat gaza yang hampir 2 juta, hanya 100 truk,"tuturnya.

Maka ia pun berharap kepada masyarakat internasional untuk ikut menjamin akses yang lebih bebas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan itu. 

Adapun peran Indonesia saat ini yakni terus berperan aktif dan melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam koridor hukum internasional, kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah global. 

"Dalam berbagai pembicaraan kita semua bersepakat, posisi kita, kita harus mewujudkan itu two state solution, kemerdekaan Palestina sudah ada, harus kita gencarkan,"tuturnya.

Selain dukungan dari masyarakat Indonesia juga diperlukan. Terutama mengawal pemerintah untuk tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. 

"Menurut saya apa yang dilakukan yang pasti adalah tugas pemerintah untuk melakukan tugas ini dan apa yang dilakukan oleh semua unsur masyarakat sipil termasuk MUI bagaimana terus mendukung dan mengawal sehingga pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam hal ini,"tuturnya.

(SAN)

SHARE