Apa Penyebab Konflik Thailand dan Komboja? Begini Penjelasannya

Bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja meletus di wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan.

IDXChannel - Bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja meletus di wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan.  Ketegangan antara kedua negara yang telah berlangsung berbulan-bulan dengan cepat meningkat menjadi pertempuran.

Awalnya Kamboja menyerang dengan tembakan senjata diikuti serangan roket. Menurut otoritas Thailand, serangan tersebut menewaskan seorang tentara Thailand dan 13 warga sipil serta melukai 14 tentara dan 32 warga sipil lainnya. Thailand merespons dengan serangan udara.

Peristiwa tersebut merupakan konfrontasi bersenjata kedua sejak seorang tentara Kamboja ditembak mati pada Mei 2025 lalu dan eskalasi besar yang terjadi beberapa jam setelah kedua negara menurunkan hubungan diplomatik menyusul ledakan ranjau darat yang melukai tentara Thailand.

Kementerian Pertahanan Thailand menyatakan bentrokan masih berlangsung setidaknya di enam wilayah sepanjang perbatasan kedua negara. Bentrokan pertama pada Kamis pagi terjadi di daerah dekat kuil kuno Ta Muen Thom di sepanjang perbatasan Surin dan provinsi Oddar Meanchey di Kamboja.

Seorang pejabat provinsi Kamboja mengatakan bentrokan kembali terjadi di sana pada Jumat (25/7/2025). Lalu, apa yang melatarbelakangi konflik kedua negara tersebut? Berikut penjelasannya seperti dirangkum dari AP News:

Klaim Perbatasan

Sengketa perbatasan merupakan isu jangka panjang yang telah memicu ketegangan berkala antara kedua negara tetangga. Thailand dan Kamboja berbagi perbatasan darat sepanjang lebih dari 800 kilometer (500 mil).

Klaim yang diperebutkan sebagian besar bermula dari peta tahun 1907 yang digambar di bawah pemerintahan kolonial Prancis yang digunakan untuk memisahkan Kamboja dari Thailand. Kamboja telah menggunakan peta tersebut sebagai referensi untuk mengklaim wilayah, sementara Thailand berargumen bahwa peta tersebut tidak akurat.

Konflik yang paling menonjol dan penuh kekerasan terjadi di sekitar kuil Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun.

Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memberikan kedaulatan atas wilayah kuil tersebut kepada Kamboja. Putusan tersebut menjadi hambatan besar dalam hubungan bilateral.

Kamboja kembali ke pengadilan tersebut pada 2011, menyusul beberapa bentrokan antara tentaranya dan pasukan Thailand yang menewaskan sekitar 20 orang dan menyebabkan ribuan orang mengungsi. Pengadilan tersebut menguatkan putusan yang menguntungkan Kamboja pada 2013.

Kamboja kembali mengajukan banding ke pengadilan internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, tetapi Thailand menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.

Pecahnya Serangan Senjata

Perselisihan kedua negara kembali memanas pada Mei 2025 setelah angkatan bersenjata Thailand dan Kamboja saling tembak di wilayah perbatasan yang relatif kecil dan diperebutkan, yang diklaim oleh masing-masing negara sebagai wilayahnya.

Kedua belah pihak mengatakan mereka bertindak untuk membela diri. Seorang tentara Kamboja tewas.

Meskipun kedua negara kemudian menyatakan sepakat untuk meredakan situasi, otoritas Kamboja dan Thailand tetap bersitegang.

Thailand menambahkan pengawasan ketat di perbatasan dengan Kamboja yang menghentikan hampir semua penyeberangan kecuali untuk pelajar, pasien medis, dan orang dengan kebutuhan esensial. Pada Kamis (24/7/2025), otoritas Thailand mengumumkan bahwa mereka menutup perbatasan sepenuhnya.

Kamboja juga melarang film dan acara TV Thailand, menghentikan impor bahan bakar, buah-buahan, dan sayuran Thailand, serta memboikot beberapa koneksi internet internasional dan pasokan listrik negara tetangganya.

Gejolak Politik Thailand Panaskan Konflik Geopolitik

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra diberhentikan sementara dari jabatannya pada 1 Juli 2025 untuk diselidiki atas kemungkinan pelanggaran etika atas penanganannya terhadap sengketa perbatasan dengan Kamboja.

Hal itu terjadi menyusul bocornya panggilan telepon antara Paetongtarn dengan seorang pemimpin senior Kamboja.

Dalam panggilan telepon di Juni tersebut, Paetongtarn menyebut mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai "paman" dan mengkritik kepemimpinan militer Thailand. Pernyataan tersebut mendapat kritik keras dan dianggap tidak menghormati kedaulatan nasional.

Panggilan telepon yang bocor tersebut memicu kemarahan dan protes yang meluas. Koalisi Paetongtarn yang dipimpin Partai Pheu Thai juga melemah ketika mitra terbesar kedua mereka, Partai Bhumjaithai, menarik dukungan.

Paetongtarn telah meminta maaf dan berargumen bahwa komentarnya merupakan taktik negosiasi. Sekutunya, mantan Menteri Pertahanan Phumtham Wechayachai, diangkat sebagai pelaksana tugas perdana menteri.

(Febrina Ratna Iskana)