AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Dirumahkan

Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan pemerintah atau government shutdown pada Rabu (1/10/2025).

IDXChannel - Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan pemerintah atau government shutdown pada Rabu (1/10/2025).

Dilansir dari Time, pemerintah federal AS ditutup mulai pukul 00.01 waktu Washington.

Ini merupakan penutupan pemerintah yang pertama dalam tujuh tahun. Government shutdown terakhir terjadi pada 2018 saat masa jabatan pertama Presiden Donald Trump.

Partai Republik dan Partai Demokrat gagal memcapai kesepakatan di Senat. Rancangan undang-undang (RUU) untuk membiayai pemerintah federal selama tujuh minggu ke depan gagal lolos pada Selasa malam waktu setempat.

Tidak jelas berapa lama penutupan akan berlangsung. Kedua belah pihak masih enggan untuk melakukan kompromi. Partai Republik menuduh Partai Demokrat menyandera pemerintah dan tidak ada negosiasi yang dapat dilakukan dalam situasi seperti itu. 

"Demokrat mungkin telah memilih untuk menutup pemerintah malam ini, tetapi kita dapat membukanya kembali besok," kata Pemimpin Partai Republik di Senat John Thune setelah pemungutan suara yang gagal. 

"Yang dibutuhkan hanyalah segelintir anggota Partai Demokrat untuk bergabung dengan Partai Republik untuk meloloskan RUU pendanaan yang bersih dan nonpartisan yang ada di depan kita," katanya.

Namun, Partai Demokrat bersikeras tidak dapat menerima RUU pendanaan jangka pendek kecuali RUU tersebut mencakup perpanjangan subsidi era pandemi di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act), yang menurunkan premi asuransi bagi jutaan warga Amerika. Tanpa perpanjangan, subsidi tersebut akan berakhir pada akhir tahun.

Penutupan pemerintah dapat berdampak dramatis terhadap perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan memperkirakan penutupan pemerintah dapat merumahkan sekitar 750.000 pegawai federal setiap hari, sehingga mereka kehilangan sekitar USD400 juta dalam bentuk upah setiap hari. 

Pegawai yang dianggap penting, seperti mereka yang bekerja di bidang keamanan nasional, penegakan hukum, dan kontrol lalu lintas udara, akan diwajibkan untuk melapor bekerja tanpa bayaran hingga pendanaan dilanjutkan. Penutupan pemerintah sebelumnya telah menyebabkan penutupan taman nasional, pemrosesan paspor yang lambat, penundaan pinjaman usaha kecil, dan gangguan dalam inspeksi keamanan pangan. Bahkan penutupan singkat dapat merugikan perekonomian hingga miliaran dolar. (Wahyu Dwi Anggoro)