AS Siapkan Hadiah Rp159 Miliar untuk Buru Hacker China Pembobol Perangkat Firewall

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah USD10 juta atau sekitar Rp159 miliar untuk pemberi infomasi tentang keberadaan peretas asal China.

IDXChannel- Pemerintah Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah USD10 juta atau sekitar Rp159 miliar untuk pemberi infomasi tentang keberadaan peretas asal China yang paling diburu. Peretas itu bernama Guan Tianfeng.

Dikutip dari Channel Asia News, Kamis (12/12/2024), Departemen Luar Negeri AS mengabarkan Guan berada di Provinsi Sichuan, China. Guan didakwa konspirasi untuk melakukan penipuan komputer dan penipuan melalui kawat (wire fraud) perangkat Firewall.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tempat Guan bekerja yakni Sichuan Silence Information Technology. Sichuan Silence diduga memanfaatkan kerentanan pada firewall yang dijual oleh perusahaan keamanan siber di Inggris, Sophos.

"Terdakwa dan rekan-rekannya mengeksploitasi kerentanan pada puluhan ribu perangkat keamanan jaringan, menginfeksi mereka dengan malware yang dirancang untuk mencuri informasi dari para korban di seluruh dunia," kata Wakil Jaksa Agung AS, Lisa Monaco, dalam sebuah pernyataan.

Sekitar 81.000 perangkat firewall diserang secara bersamaan di seluruh dunia, 23.000 di antaranya ada di Amerika Serikat. Kejadian itu pada bulan April 2020.

Geng Guan ini mencuri data, termasuk nama pengguna dan kata sandi, sementara juga mencoba menginfeksi komputer dengan ransomware.

"Kerentanan zero-day yang ditemukan Guan Tianfeng dan rekan-rekannya menemukan dan mengeksploitasi firewall yang terkena dampak yang dimiliki oleh bisnis di seluruh Amerika Serikat," kata agen Biro Investigasi Federal (FBI), Herbert Stapleton.

"Jika Sophos tidak dengan cepat mengidentifikasi kerentanan dan menerapkan respons yang komprehensif, kerusakan yang ditimbulkan bisa jauh lebih parah," ujarnya.

Menurut dakwaan, Sichuan Silence menjual layanan dan data hasil peretasan kepada bisnis China dan entitas pemerintah, termasuk Kementerian Keamanan Publik.