Bio Farma Pastikan Vaksin Indovac Gratis

PT Bio Farma (Persero) memastikan vaksin IndoVac akan diberikan secara gratis kepada masyarakat karena masuk dalam program pemerintah.

IDXChannel - PT Bio Farma (Persero) memastikan vaksin IndoVac akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Itu karena vaksin Covid-19 buatan Holding BUMN Farmasi ini masuk dalam program pemerintah. 

"Kalau sekarang itu gratis karena program pemerintah, jadi kalau namanya jenis vaksin yang masuk program pemerintah artinya masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali," ungkap Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir saat konferensi pers, Rabu (26/10/2022). 

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan vaksin akan dikenakan tarif atau berbayar, tergantung pada kebijakan pemerintah ke depannya. Honesti mengaku belum mengetahui secara pasti langkah yang dilakukan pemerintah ke depan 

"Tapi apakah nanti akan berbayar, kita gak tahu lah, kita lihat juga ya. Kalo ini masuk program, yang namanya penugasan berapa dosis yang mau dibikinin, kita siapkan, kami tidak menentukan harga ya, kalo penugasan pemerintah yang menentukan," kata dia. 

Meski kebijakan sementara bila vaksin IndoVac diberikan secara gratis, pemerintah akan menetapkan Harga Pokok Produk (HPP). Penetapan HPP berdasarkan evaluasi BPKP terhadap struktur cost Bio Farma. 

Adapun anggaran pembuatan vaksin IndoVac bersumber dari ekuiti Bio Farma. Artinya, selama proses pembuatan hingga produksi tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Honesti merinci pihaknya sudah menggelontorkan anggaran Rp 300 miliar ketika vaksin IndoVac mulai digodok sejak  awal hingga uji klinis tahap ketiga. Nominal tersebut di luar biaya produksi saat ini.

"Tadi saya bilang spending Rp 300 miliar, tinggal prosesnya itu, biaya total kita untuk sekian dosis kita kirim ke BPKP, BPKP tinggal mengecek, mengevaluasi struktur cost dalam segala macam, nanti muncul Harga Pokok Produk, Harga Pokok Produk diberikan ke Kementerian Kesehatan, baru Kemenkes yang menentukan harganya berapa," ucap dia. 

"Jadi kalau teman- teman tanya ke saya, saya belum bisa ngomong sekarang karena kita baru memulai dengan BPKP untuk menghitung struktur cost-nya," katanya.

(FRI)