Cuaca Ekstrem, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Drainase dan Sistem Early Warning

Anggota Komisi VII DPR juga mendorong Kementerian Sosial dan BNPB untuk lebih optimal dalam melakukan penanganan.

IDXChannel—Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat meminta agar pemerintah pusat dan daerah melakukan mitigasi bencana selama cuaca ekstrem berlangsung, termasuk  meningkatkan sistem peringatan dini. 

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki infrastruktur drainase, serta memastikan kesiapan logistik di wilayah rawan banjir dan longsor,” ujar Surahman dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).

Surahman menilai, sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

Dia juga mendorong Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk lebih optimal dalam melakukan penanganan dan evakuasi korban terdampak bencana banjir yang saat ini dihadapi masyarakat di tengah cuaca ekstrem yang melanda Indonesia.

“Saat ini diperlukan distribusi bantuan sosial yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat terdampak. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam proses evakuasi dan penyaluran bantuan,” kata Surahman.

Lebih lanjut, Surahman mengimbau masyarakat, untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, guna mengurangi risiko banjir. 

Selain itu, ia meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem dengan mengikuti informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, dan pemerintah daerah.

“Komisi VIII DPR RI akan terus berkomitmen mengawal kebijakan mitigasi bencana dan perlindungan sosial, memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi, serta memperkuat ketahanan sosial bangsa dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan perubahan iklim,” ujar Surahman.

(Nadya Kurnia)