Dana Mengendap di Bank Jakarta Capai Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1.000 Persen
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap senilai Rp14,6 triliun di Bank Jakarta.
IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap senilai Rp14,6 triliun di Bank Jakarta. Menurutnya, dana itu dialokasikan untuk pembayaran yang kerap terjadi di akhir tahun anggaran.
"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun," ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
"Sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar Rp16 triliun, di tahun 2024, Rp18 triliun. Maka kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu," katanya.
Pramono pun berkelakar bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta ke Menkeu Purbaya agar menambah anggaran transfer Rp10 triliun.
"Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, 'Tambah dong Rp10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer'. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul. 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024, sekitar Rp16-18 triliun," kata dia.
Lebih lanjut, Pramono mengklaim realisasi pajak daerah tercapai sesuai target bahkan melebihi. "DKI, alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target," ujar dia.
Sekadar informasi, berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, lima pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025 sebagai berikut:
- Provinsi DKI Jakarta: Rp14,68 triliun
- Provinsi Jawa Timur: Rp6,84 triliun
- Kota Banjarbaru: Rp5,17 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat: Rp4,17 triliun.
(Dhera Arizona)