Dedi Mulyadi Utak-Atik APBD Jabar, Perjalanan Dinas hingga Belanja TIK Dipangkas
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyambangi KPK untuk membahas realokasi APBD Jabar sebesar Rp5 triliun.
IDXChannel - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan orang nomor satu di Jabar itu untuk membahas realokasi anggaran hingga Rp5 triliun.
Angka tersebut setara 16 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Jabar yang mencapai Rp31,7 triliun. Salah satu pos yang menjadi fokus realokasi yakni anggaran pendidikan.
Pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu menjelaskan, Pemprov Jabar tengah melakukan efisiensi anggaran dengan merealokasi belanja-belanja yang tidak prioritas kepada kegiatan yang memiliki dampak konkret
"Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategic untuk menyinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025).
KDM menyebut, besaran anggaran yang direalokasi mencpai Rp5 triliun karena banyak pos-pos yang dinilai pemborosan. Dia mencontohkan, anggaran belanja TIK yang mencapai Rp700 miliar banyak digunakan untuk membayar materi digital.
"Di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru," kata KDM.
KDM juga merealokasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp700 miliar. Menurutnya, anggaran itu tak berdampak sehingga akan dialihkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada warga Jabar.
"Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun," kata Dedi.
Di samping itu, Bupati Purwakarta periode 2008-2018 itu juga akan menambah anggaran listrik untuk warga dari Rp9 miliar menjadi Rp250 miliar. Dia menilai, belanja listrik harus dinaikkan untuk memberikan listrik gratis kepada 240 ribu warga Jabar yang belum memperoleh akses listrik.
(Rahmat Fiansyah)