Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto Akan Hadapi Tantangan Berat
Bimo Wijayanto ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Pajak. Dia diprediksi menghadapi tantangan berat.
IDXChannel - Bimo Wijayanto ditunjuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Dia diprediksi menghadapi tantangan berat.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono.
Menurut Prianto, Bimo Wijayanto akan meneruskan pekerjaan Suryo Utomo seperti Coretax hingga mengejar target penerimaan pajak.
"Iya. Waktu tersisa kurang dari delapan bulan untuk dapat mengejar target penerimaan pajak sesuai UU APBN 2025," kata Prianto saat dihubungi, Selasa (20/5/2025).
Prianto menambahkan, proses pergantian pejabat publik di eselon I Kementerian Keuangan seringkali menjadi isu hangat karena sarat dengan kepentingan politik, termasuk politik kebijakan.
"Situasi ini diperparah dengan kondisi penerimaan pajak yang tertekan akibat penerapan sistem Coretax. Di sisi kepabeanan, isu penyelundupan barang narkoba juga kembali marak," kata dia.
Prianto melanjutkan, penunjukan siapa pun di jabatan publik merupakan bagian dari keputusan yang tidak hadir di ruang hampa, melainkan selalu dilatarbelakangi oleh berbagai hal, terlepas dari latar belakang sipil maupun militer pejabat yang ditunjuk.
"Keputusan siapa yang menjadi dirjen mungkin tidak akan ideal, namun merupakan hasil dari the second best policy," kata dia.
Setiap kebijakan publik, termasuk penentuan pejabat eselon I, dapat dilihat dari perspektif positif dan negatif, yang menurut Prianto, dapat menjadi masukan bagi pejabat baru nantinya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Bimo Wijayanto memiliki latar belakang akademis yang kuat dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari UGM, Master of Business Administration dari University of Queensland, dan Doktor dari University of Canberra.
Bimo tidak memiliki latar belakang militer dan saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marinvest.
Bimo juga memiliki pengalaman di Ditjen Pajak dari Januari 2003 hingga Januari 2010, di mana dia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Ekonomi Makro di Subdirektorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.
Prianto menegaskan bahwa pejabat eselon I merepresentasikan strategic leader, sehingga aspek kepemimpinan (leadership) menjadi yang terpenting. Aspek teknis di DJBC dan DJP, menurutnya, dapat dibantu oleh para direktur di bawah pejabat eselon I tersebut.
Menurutnya, penunjukkan ini belum bisa dikatakan tepat atau tidak mengisi posisi jabatan eselon I ini karena memang belum menjabat. Untuk itu, harus ada pembuktian dulu dari masing-masing pejabat tersebut.
"Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada keduanya untuk membuktikan apakah amanah yang diemban keduanya. Hanya waktu yang akan membuktikannya," kata Prianto.
Prianto juga menekankan adanya tantangan besar bagi kedua pejabat baru tersebut. Direktorat Jenderal Pajak dihadapkan pada pekerjaan rumah besar terkait pembenahan Coretax dan upaya mengerek rasio pajak.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki pekerjaan rumah terkait dengan pencegahan dan penanggulangan barang selundupan serta peredaran rokok ilegal.
(Nur Ichsan Yuniarto)