Dorong Pembangunan DDT Usai Kecelakaan KRL di Bekasi, DPR: Pemisahan Jalur Kereta Jadi Prioritas
Rangkaian kejadian seperti insiden di Bekasi menunjukkan bahwa satu gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar
IDXChannel - DPR mendoron program pemisahan jalur operasional kereta di jalur Jakarta-Cikarang pascatragedi Bekasi Timur. KRL dan kereta jarak jauh memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental.
“Pemisahan jalur operasional kereta harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Kamis (30/4/2026).
Dia menambahkan, selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud maka kecepatan dan jarak antar kereta harus memberikan margin keselamatan yang memadai.
“Konsekuensi kapasitas rel akan berkurang dan jadwal perjalanan kereta api perlu direvisi,” kata Iwan.
Di sisi lain, Iwan menyoroti evaluasi mengenai koordinasi perjalanan atau lalu lintas perkeretaapian. Mengingat dalam kejadian di Bekasi Timur, benturan kereta terjadi dalam waktu yang sangat sempit pada jalur yang sama.
“Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layananannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” kata Iwan.
Iwan menambahkan, rangkaian kejadian seperti insiden di Bekasi menunjukkan bahwa satu gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar ketika mekanisme proteksi antarlapis tidak bekerja secara sempurna.
“Jadi evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan teknis individual saja,” katanya
“Tetapi harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator telah benar-benar dirancang untuk menghadapi kondisi gangguan berlapis dalam koridor lalu lintas sepadat ini,” lanjutnya.
Iwan menekankan, jalur yang dipakai secara bersamaan oleh berbagai jenis layanan kereta membutuhkan standar pengamanan yang jauh lebih presisi dibanding jalur tunggal layanan homogen.
“PT KAI harus mampu menyiapkan sistem komunikasi dan pengendalian secara terintegrasi sehingga dapat mengontrol setiap pergerakan kereta, meski berbeda layanan. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” kata Iwan.
(Nur Ichsan Yuniarto)