DPR Soroti Rencana Kerja dan Anggaran Pariwisata, Minta Dampak Event Diukur Lebih Akurat

Anggota Komisi VII DPR Eva Monalisa menilai terdapat kesenjangan antara pagu anggaran yang tersedia dengan kebutuhan ideal.

IDXChannel–Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, menyoroti sejumlah persoalan dalam paparan Kementerian Pariwisata terkait rencana kerja dan anggaran 2027.  Salah satunya adalah tentang pengukuran dampak ekonomi dari penyelenggaraan event pariwisata yang dinilai belum didukung metodologi yang kuat.

Eva menilai terdapat kesenjangan antara pagu anggaran yang tersedia dengan kebutuhan ideal. Kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah program strategis pariwisata tidak berjalan secara optimal.

“Berkait dengan anggaran yang gap-nya cukup besar, yang mana pagunya ini hanya sekitar separuh dari kebutuhan ideal. Sehingga banyak program yang strategis ini, dengan potensi tidak optimal,” ujar Eva dalam rapat Komisi VII DPR RI, Senin (31/8/2026).

Selain anggaran, Eva menyoroti pengukuran dampak ekonomi dari event pariwisata. Menurutnya, angka transaksi event masih berdasarkan laporan penyelenggaraan dan belum disertai analisis dampak ekonomi yang komprehensif.

Eva menilai pengukuran tersebut perlu diperkuat untuk memastikan proyeksi dampak ekonomi event dapat dipertanggungjawabkan. Dalam paparannya, terdapat proyeksi dampak ekonomi event yang mencapai Rp25 triliun, tetapi metode pengukurannya dinilai belum independen.

“Untuk akuntabilitas dari event nasional ini, kita memproyeksi dampak ekonomi yang mencapai Rp25 triliun ini, tetapi metode pengukurannya ini belum independen. Jadi, kami perlu mendorong audit manfaat ekonomi berbasis BPS atau lembaga independen,” katanya.

Eva juga menyoroti porsi anggaran pengembangan destinasi dan infrastruktur yang hanya sekitar Rp48,5 miliar. Menurutnya, alokasi tersebut relatif kecil dibandingkan pemasaran dan pendidikan, padahal kualitas destinasi merupakan fondasi utama pengembangan pariwisata.

Selain itu, Eva menilai perlu ada perhatian terhadap pemulihan destinasi wisata serta perlindungan UMKM dan pelaku pariwisata. Ia mencontohkan kasus kebakaran di Desa Sati yang menunjukkan perlunya dukungan khusus untuk pemulihan destinasi wisata.

Program desa wisata turut menjadi perhatian. Meski menyasar ribuan desa, pendampingan intensif disebut baru dilakukan di puluhan lokasi. Karena itu, Eva meminta pemerintah memastikan tidak terjadi kesenjangan antara target nasional dan implementasi di lapangan.

“Jadi, fokus untuk Komisi VII sebaiknya diarahkan pada efektivitas belanja Kementerian Pariwisata, akuntabilitas event, kesiapan destinasi, dan perlindungan masyarakat pelaku pariwisata,” ujar Eva.

(Kidung Dhia)