Dukung Kelancaran Haji 2025, Dahnil Sudah Rekrut Tujuh Eks Penyidik KPK
Perekrutan itu, ditujukan agar BP Haji mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan menjunjung integritas, dan mengedepankan tata kelola yang akuntabel.
IDXChannel - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku, pihaknya telah merekrut tujuh eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perekrutan itu, ditujukan agar BP Haji mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan menjunjung integritas, dan mengedepankan tata kelola yang akuntabel, transparan serta bebas dari korupsi.
Hal itu disampaikan Dahnil sekaligus merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin KPK melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025.
"BP Haji telah merekrut 7 mantan Penyidik KPK yang dikenal memiliki Integritas. Mereka menduduki jabatan-jabatan eselon 2 dan ada juga yang kami usulkan duduk di jabatan eselon 1," kata Dahnil saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).
Dahnil menjelaskan, upaya perekrutan itu sebagai cara untuk memastikan keinginan Presiden Prabowo yang memiliki lembaga pengelola ibadah haji setingkat kementerian bekerja secara profesional dan punya dampak bagi bangsa.
"Upaya ini adalah sebagai salah satu cara untuk memastikan keiinginan Presiden memiliki Institusi khusus setingkat kementerian yg mengurusi perhajian secara profesional dan memberikan dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Dahnil.
Pasalnya, ia meyakini, haji tak sekedar tentang ritual, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi umat dan semangat nasionalisme dan toleransi. "Karena haji tidak sekedar tentang ritual, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi umat, juga tentang membangun semangat nasionalisme dan toleransi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Kepala Negara ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar.
Salah satu upaya yang dilakukan, Prabowo telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama, dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco.
(kunthi fahmar sandy)