Gagal Jadi Juru Damai, RI Harus Perkuat Kerja Sama Antar Negara Usai G20
Upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai atas konflik Rusia dan Ukraina dalam Presidensi G20 Bali bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama.
IDXChannel - Upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah, juru damai atas konflik Rusia dan Ukraina dalam Presidensi G20 Bali bisa jadi berujung tanpa ada kesepakatan bersama. Dengan begitu bisa dipastikan konflik geopolitik akan terus berlangsung, kian memperdalam persoalan ekonomi dunia.
“Tanpa adanya Komunike dalam leaders summit G20 maka yang harus dilakukan adalah Indonesia, waspada karena perang mungkin akan terus berlanjut, dengan Putin tidak hadir, itu meniadakan adanya kerja sama multilateral untuk menyelesaikan masalah perang dan krisis secara global,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira kepada wartawan dikutip Selasa (15/11/2022).
Dengan begitu, kata Bhima, harga komoditas dunia masih akan tinggi, yaitu energi dan pangan. Jika kerja sama multilateral tidak bisa menemukan kata sepakat, maka pemerintah diminta untuk memperkuat kerjasama bilateral antar negara.
“Misalnya, Indonesia punya kepentingan gandum dengan India dan Ukraina, ya berhadapan langsung dengan pemimpin negara itu, atau dengan yang berkepentingan,“ jelasnya.
Menurut Bhima, komitmen investasi yang sempat tercetus dalam pertemuan G20, harus dikejar realisasinya, sehingga menjadi penahan atas tekanan eksternal. Begitu juga tiga pokok besar yang diusung dalam presidensi G20, dua diantaranya memiliki peluang besar untuk diperdalam. Yaitu, digitalisasi dan transisi energi.
“Jadi Indonesia harus menyiapkan kerangka teknisnya untuk mempercepat inklusivitas digital dan transisi energi. Kelihatan kedepan transisi energi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ini yang harus bisa dimanfaatkan,“ tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnership/PPP) yang didukung dengan pemanfaatan berbagai inovasi akan menjadi fondasi dalam memperkuat arsitektur ekonomi pasca pandemi. Upaya ini juga diharapkan mampu menyediakan solusi bagi berbagai isu strategis mulai dari ketahanan pangan hingga transisi energi yang terjangkau dan adil.
“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dalam menanggapi tantangan di masa depan melalui kemitraan publik-swasta yang lebih kuat untuk menjadi aksi konkret dari kebijakan,” kata Airlangga dalam acara Business20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Senin (14/11).
(NDA)