Gaji dan Tunjangan Tak Naik Belasan Tahun, Hakim Serukan Cuti Bersama Serentak se-Indonesia 

Sejumlah hakim menyerukan cuti bersama pada 6-11 Oktober 2024 sebagai aksi atas keprihatinan tersebut.

IDXChannel - Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Djuyamto menanggapi adanya seruan hakim cuti bersama serentak se-Indonesia.

Munculnya seruan Hakim Cuti Bersama Serentak se-Indonesia ini karena sudah 12 tahun gaji atau tunjangan hakim karier dan 11 tahun hakim ad hoc tidak naik.

Menyikapi itu, sejumlah hakim menyerukan cuti bersama pada 6-11 Oktober 2024 sebagai aksi atas keprihatinan tersebut.

Djuyamto mengatakan, seruan tersebut merupakan bagian dari ekspresi para hakim dalam menyampaikan aspirasinya.

"Sebagaimana respons pimpinan IKAHI, maka apa yg diserukan oleh para hakim dengan berbagai cara atau ekspresi tentu menjadi bagian dari aspirasi sah anggota IKAHI yang wajib didengar dan ditanggapi dengan bijaksana," kata Djuyamto, Kamis (26/9/2024).

"Tentu selanjutnya aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi," katanya.

IKAHI, kata Djuyamto, sudah berupaya memperjuangkan aspirasi hakim terkait kesejahteraan tersebut. Namun, katanya, belum memperoleh hasil yang baik.

"Dan sebetulnya pimpinan IKAHI maupun MA sudah berupaya memperjuangkan aspirasi hakim soal jaminan kesejahteraan ini, namun belum memperoleh hasil konkret," katanya.

Djuyamto melanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, negara seharusnya wajib memberikan jaminan kesejahteraan pada hakim

"Negara tanpa perlu harus dituntut oleh para hakim, wajib memberikan jaminan kesejahteraan pada hakim. Guna menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman," katanya.

Terkait adanya aksi menggeruduk para hakim daerah ke Jakarta, Djuyamto mengklarifikasi bahwa para hakim nantinya bakal menyampaikan aspirasi ke pengurus pusat. Dirinya meyakini para hakim dapat menyampaikan aspirasinya secara elegan.

"Sebenarnya narasinya bukan menggeruduk, tapi hendak menyampaikan aspirasi dari hakim di tingkat cabang ke pengurus pusat, dalam konteks organisasi profesi kan hal yang wajar saja, tentu para hakim bisa melakukan secara elegan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)