Gubernur DKI Jakarta Paparkan Program 100 Hari Kerja di Depan DPRD, Ini Target Utamanya
Pramono Anung memaparkan visi dan program kerja selama lima tahun ke depan untuk memimpin Kota Jakarta.
IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Doel menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2024).
Dalam pidato perdananya, Pramono Anung memaparkan visi dan program kerja selama lima tahun ke depan untuk memimpin Kota Jakarta.
Dalam 100 hari kerja, Pramono mengungkapkan ada 40 program utama yang telah disinkronisasi oleh tim transisi bersama Pemprov DKI Jakarta.
Sejumlah program tersebut adalah menyempurnakan layanan dasar pendidikan termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), perluasan akses transportasi umum, peningkatan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta, peningkatan layanan air bersih, serta peningkatan taman untuk ruang ekspresi, inspirasi dan interaksi warga.
"Tanggung jawab pemerintah Jakarta tidak boleh setengah-setengah. Dalam kesempatan ini saya juga mengusulkan segera melakukan groundbreaking Transit Oriented Development (TOD) Blok M secara menyeluruh, termasuk di dalamnya TOD Bundaran HI yang akan dikembangkan menjadi kawasan perekonomian," kata Pramono.
"Selain itu ada pengembangan kota tua dan perubahan syarat PPSU dari lulusan SLTA menjadi SD. Karena yang kami butuhkan orang yang mau bekerja keras, bukan hanya yang ijazahnya tinggi," lanjutnya.
Kemudian persoalan banjir, Pramono akan meneruskan program sumur resapan atau kanalisasi, dan pengerukan pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan.
Dia juga mengusulkan peresmian Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan oleh Presiden RI sebagai fasilitas pengolahan sampah terbesar di dunia. Ia juga akan memantau persiapan di bulan Ramadan dan Idul Fitri, serta program di bidang olahraga dan pengembangan budaya Betawi.
"Kami juga menginginkan Jakarta mempunyai ikon identitas kebudayaan kedaerahan, seperti pada pintu gerbang pembatas antarkecamatan, antarkota yang dihiasi dengan ornamen Betawi," kata dia.
"Saya kira, jika nanti Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, maka akan jadi ibu kota ASEAN. Karena memang ibu kota ASEAN ada di sini. Selama ini tidak pernah kita branding jadi ibu kota ASEAN," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)