Heru Budi Beberkan Alasan Jakarta Perlu Rp600 Triliun untuk Jadi Kota Global
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, buka suara terkait biaya Rp600 triliun untuk mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai Kota Global.
IDXChannel - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, buka suara terkait biaya Rp600 triliun untuk mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai Kota Global. Menurutnya, dana tersebut diperlukan untuk membangun dan merawat kota metropolitan tersebut.
"Memang membangun Jakarta butuh biaya banyak termasuk merawatnya," kata Heru kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (12/7/2024).
Heru pun menegaskan pembangunan Jakarta yang digadang-gadang menjadi pusat bisnis nasional terus berlanjut. Termasuk pembangunan moda transportasi publik dan bantuan subsidi lainnya.
"Pembangunan DKI tidak bisa berhenti, ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT, dan ada subsidi subsidi lainnya," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menyebutkan untuk mewujudkan Jakarta Kota Global memerlukan anggaran yang cukup besar. Hal itu merupakan hasil kalkulasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” kata Joko dalam acara Sosialisasi UU No.2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (9/7/2024).
Dia menyebut nilai APBD DKI Jakarta yang masih diangka Rp80-84 triliun masih jauh dari yang harus disiapkan menuju Jakarta Kota Global.
Terlebih lagi, postur APBD DKI Jakarta untuk belanja bantuan sosial (bansos) sudah mencapai hampir 30 persen, dan belanja pegawai sebesar 34 persen.
“Belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen yang seharusnya menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan-hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu sampai 40 persen. Nah, gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun, kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," kata dia
(FRI)