Heru Budi Sebut Guru Honorer di DKI Jakarta Bakal Diarahkan Jadi Tenaga KKI
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara soal polemik ratusan guru honorer yang diberhentikan saat tahun ajaran baru 2024/2025.
IDXChannel - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara soal polemik ratusan guru honorer yang diberhentikan saat tahun ajaran baru 2024/2025. Dia menyebut, guru honorer di Jakarta bakal diarahkan menjadi guru dengan Kontrak Kerja Individu (KKI).
KKI merupakan sistem penerimaan pegawai non-ASN di lingkungan pemda DKI yang menggunakan kontrak kerja. Dengan sistem ini, pegawai yang sebelumnya berstatus honor bisa memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI.
Heru mengaku akan mendorong guru honorer di Jakarta yang saat ini mencapai empat ribu orang untuk masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.
"Kepala Dinas Pendidikan akan merekomendasikan empat ribu guru ini, yang bertahun tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak didik kita untuk mendapatkan rekomendasi data Dapodik," katanya di Jakarta, Sabtu (20/7/2024) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan Heru usai rapat terbatas dengan para pejabat Disdik DKI Jakarta.
Heru menambahkan, Disdik DKI akan membuka seleksi guru Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024 dengan kuota 1.700 orang. Dia mengimbau kepada seluruh guru honorer, termasuk 107 guru yang dinonaktifkan untuk memanfaatkan seleksi tersebut dengan baik.
"Kami Pemda DKI sangat menghargai guru, maka dari itu empat ribu guru didik honorer saat ini diberi kesempatan bulan Agustus kita buka lowongan itu, mekanisme itu 1.700. Sekali lagi gunakan kesempatan ini untuk menjadi guru KKI. Bagaimana sisanya 2.300? DKI sudah memikirkan itu untuk dibuka di 2025," katanya.
Dengan status guru KKI, kata Heru, Disdik DKI nantinya memiliki data yang lengkap sehingga guru-guru itu bisa didistribusikan secara merata, termasuk lokasi tempat tinggal guru yang tak jauh dari sekolah dan jam pelajaran yang memadai. Dia juga meminta agar penonaktifan ratusan guru honorer lewat kebijakan cleansing jangan dilihat sebagai pemberhentian, melainkan penguatan data.
"Terkait dengan guru non aktif 107 akan kita data lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya. Kenapa? Ada di beberapa sekolah, guru-guru itu sudah cukup banyak misalnya guru Bahasa Inggris ada 3-4, maka guru yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan jam belajarnya, kan ada target," katanya.
(RFI)