IAKMI: Perlu Pemerataan Fasilitas Kesehatan untuk Antisipasi Maraknya Keluhan di BPJS 

IAKMI mengungkap berbagai persoalan dan aduan dari masyarakat atas layanan BPJS harus segera diatasi. 

IDXChannel - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, berbagai persoalan dan aduan dari masyarakat atas layanan BPJS harus segera diatasi. 

Salah satunya dengan pemerataan dokter di berbagai daerah serta dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam melihat kesehatan sebagai investasi. Apalagi tercatat ada 700 komplain yang masuk ke ombudsman. 

“Rupa-Rupa Masalah Kuota Layanan BPJS Kesehatan," Selasa (28/2/2023).

Ia menjelaskan, pada 2014 kepesertaan BPJS ada 133.422.653 jiwa. Sementara pada 2022 sudah mencapai 248.771.081 jiwa. 

“Dalam layanan, semua masyarakat harus dapat. Termasuk masyarakat dari keluarga miskin,” katanya.

Ia melanjutkan, ratusan komplain pada BPJS pun macam-macam. Mulai dari antrean, obat, delay, layanan sampai perlakuan dalam menerima pasien.

“Solusinya harus ada pemerataan dokter maupun dokter spesialis di berbagai daerah,” katanya.

Sampai saat ini, lanjutnya, dokter spesialis menumpuk di Pulau Jawa. Padahal layanan BPJS juga banyak di Sumatra, Sulawesi, Papua maupun di kepulauan lainnya.

Selain itu, katanya, juga dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah untuk laju perjalanan BPJS. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah pusat tidak akan bisa berjalan lancar.

“Jadi pemerintah daerah perlu menegaskan kalau kesehatan adalah investasi dan utama,” katanya.

(SLF)