Indonesia Ajak Negara ASEAN Bereskan Sampah Laut yang Capai 243 Juta Ton

Pemerintah mengajak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi sampah laut.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengajak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengatasi sampah laut. Tak main-main, total sampah laut di ASEAN mencapai 243 juta ton.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari sampah laut yang dihasilkan enam negara yakni, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura yang tercatat pada 2016 lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti mengatakan, aksi kolaborasi diperlukan untuk mengurangi polusi sampah di ASEAN, khususnya Indonesia. 

Menurutnya, aksi pengurangan sampah laut di Tanah Air terus digalakkan, sehingga pemerintah juga mengajak anggota negara ASEAN untuk mengambil langkah serupa. 

"Di situ kami sudah menunjukan kita Indonesia itu aksi, sekarang itu menyampaikannya itu lebih ke sana collaboration action. Maksudnya kami ingin mengajak negara-negara di ASEAN untuk melakukan hal yang sama secara bersama-sama," kata Nani dalam gelaran Asean Conference On Combating Plastic Pollution, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Upaya untuk saling memotivasi hingga transfer pengetahuan ihwal regulasi dan pengalaman antar negara mitra terus dilakukan. Salah satunya melalui Asean Conference On Combating Plastic Pollution. 

"Saling memotivasi, jadi saling bertukar bukan hanya policy-nya, tapi juga pemikirannya, pengalaman, dan best practice-nya, itu pada negara-negara di ASEAN," kata dia.

Khusus di Indonesia, lanjut Nani, Indonesia memiliki lima pilar strategi dalam menangani sampah laut. 
Pertama perubahan perilaku masyarakat. 

"Supaya yang sudah baik bisa dijaga, sustain. Jadi jangan buang sampah sembarangan itu sudah mulai berkurang, pilah sampah dari rumah itu mulai, jadi seperti perubahan perilaku masyarakat," katanya. 

Kedua, memperbaiki penanganan sampah, salah satunya di perairan, ketiga mekanisme pendanaan, keempat penegakan hukum atau kebijakan, kelima inovasi.

(NIY)