Inggris Akan Tambah Anggaran Pertahanan Rp242 Triliun

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 11 miliar pound (setara Rp242,63 triliun).

IDXChannel – Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 11 miliar pound (setara Rp242,63 triliun). Penambahan anggaran militer itu bertujuan untuk menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. 

Pengumuman tersebut disampaikan Reeves dalam pemaparan APBN baru Inggris, Rabu (11/6/2025). Anggaran tersebut akan berlaku hingga pemilihan umum berikutnya pada 2029. 

Pada tahun fiskal 2023-2024, Inggris mengalokasikan 53,9 miliar pound sterling (hampir Rp1.190 triliun) untuk sektor pertahanan. Dengan tambahan dana ini, anggaran pertahanan akan meningkat signifikan. 

"Kenaikan ini memberikan dukungan kepada menteri pertahanan dengan tambahan 11 miliar pound untuk anggaran pertahanan, serta 600 juta pound untuk badan keamanan dan intelijen kita," ujar Reeves.

Politikus perempuan itu juga menyatakan, Pemerintah Inggris memutuskan untuk mengurangi anggaran bantuan pembangunan luar negeri demi memprioritaskan belanja pertahanan London. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap era baru dalam ancaman, yang mencerminkan perubahan prioritas di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Berdasarkan APBN yang baru itu, belanja pertahanan Inggris diproyeksikan mencapai 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada April 2027, naik dari level saat ini sebesar 2,3 persen. Kenaikan itu sejalan dengan strategi pertahanan baru yang diumumkan Perdana Menteri Keir Starmer pada bulan ini. Dia menegaskan bahwa Inggris akan berada dalam posisi "siap perang".

Starmer juga mengungkapkan rencana alokasi 15 miliar pound sterling untuk memodernisasi persenjataan nuklir Inggris. Tekanan untuk meningkatkan anggaran pertahanan juga dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk kritik dari Presiden AS Donald Trump. 

Seperti diketahui, Trump sudah berulang kali menyoroti rendahnya kontribusi negara-negara Eropa terhadap kemampuan pertahanan NATO. Karenanya, presiden ke-45 dan ke-47 AS itu menuntut para anggota pakta militer Atlantik Utara untuk menaikkan anggaran pertahanan hingga 5 persen dari PDB. 

Kendati kontribusi pendanaan Eropa terhadap NATO masih minim, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth menegaskan bahwa Washington belum berencana untuk mengurangi kehadiran militernya di Benua Biru.

(Ahmad Islamy Jamil)