Ini Sengkarut Problem Mudik Gratis yang Terus Terulang dan Sulit Dibenahi
Penyelenggaran mudik gratis dinilai masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) yang sama dari tahun ke tahun dan tidak pernah rampung dibenahi.
IDXChannel - Penyelenggaran mudik gratis dinilai masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) yang sama dari tahun ke tahun dan tidak pernah rampung dibenahi.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat sekaligus Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno.
Djoko menjelaskan, salah satu masalah tahunan dari penyelenggara mudik gratis adalah masih banyaknya masyarakat yang mendaftar mudik gratis, tapi membatalkan sendiri keberangkatannya.
Alasannya, sambung dia, masyarakat mencari penyelenggara yang memberikan bingkisan lebih banyak atau jadwal keberangkatan yang sesuai dengan harapan.
Hal itu menimbulkan dampak kuota mudik gratis yang diberikan pemerintah atau badan usaha terbuang sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat.
"Sebagian pemudik yang mendaftar angkutan gratis itu lebih pada satu penyelenggaran. Namun, akhirnya hanya satu penyelenggara yang dipilih," ujar Djoko melalui keterangan resminya kepada MNC Portal, Minggu (21/4/2024).
"Yang kasih bingkisan paling banyak, nanti yang dipilih (pemudik). Sedangkan nama mereka yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan. Ini memunculkan risiko pembatalan keberangkatan angkutan gratis," lanjutnya.
Menurut Djoko, saat ini pengawasan cukup ketat hanya dilakukan pada program yang diadakan oleh pemerintah, sedangkan penyelenggara swasta cenderung minim pengawasan.
Oleh sebab itu menurutnya, perlu sinergi dalam menyelenggarakan mudik gratis antara badan usaha dan pemerintah.
Paling tidak sinergi dalam hal pendaftaran satu pintu, sehingga seluruh penyelenggaraan mudik gratis bisa diawasi lebih ketat dan lebih mudah, terutama dalam hal kuota dan bangku kosong.
"Harus ada sanksi yang diberikan bagi pemudik yang sudah mendaftar, kemudian membatalkan tanpa memberitahu. Supaya seminim mungkin bangku kosong ketika bus diberangkatkan," tegas Djoko.
Dia menilai, diperlukan satu aplikasi yang bisa digunakan bersama agar tak ada warga yang mendaftar mudik gratis di beberapa penyelenggara mudik gratis dan menyebabkan kendaraan mudik bersama kosong.
"Jadi, siapapun yang menyelenggarakan bisa diketahui pemerintah dan tersambung dengan Kemenhub. Lewat cara itu, pengawasan gelaran mudik dan balik gratis mampu dilakukan secara optimal," tutup Djoko.
(FAY)