Kemenhut Bakal Digitalisasi Layanan Publik, dari Aduan hingga Tiket Masuk Taman Nasional
Hal ini disampaikan Menhut Raja Antoni dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).
IDXChannel—Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong percepatan transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan berbasis digital. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan transparan.
Hal ini disampaikan Menhut Raja Antoni dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) belum lama ini.
Dalam arahannya, Menhut menilai perubahan di lingkungan Kemenhut mulai menunjukkan hasil yang positif, tidak hanya karena penyempurnaan regulasi, tetapi juga karena perubahan pola pikir dan budaya kerja.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur, maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik,” kata Menhut dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Untuk mempercepat transformasi tersebut, dia meminta agar seluruh unit memetakan layanan publik yang dimiliki untuk menentukan prioritas digitalisasinya.
Menurutnya, beberapa digitalisasi yang dapat dilakukan seperti sistem e-tiket Taman Nasional, pengaduan dalam penegakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats), hingga Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi).
Menurut Raja Juli, wajah pelayanan publik di Kemenhut juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ia menilai masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembenahan pelayanan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan terus dikawal.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan.
“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” pungkasnya.
(Nadya Kurnia)