Kemlu Gali Informasi terkait Kondisi WNI Usai Gempa Besar Guncang Taiwan
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, pihaknya hingga kini terus melakukan koordinasi dengan KBRI Tokyo, KJRI Osaka, dan KDEI Taipei.
IDXChannel - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, pihaknya hingga kini terus melakukan koordinasi dengan KBRI Tokyo, KJRI Osaka, dan KDEI Taipei. Ini dilakukan guna mencari informasi terkait kondisi yang dialami warga negara Indonesia (WNI) usai gempa guncang Taiwan pagi ini.
"Kemlu saat ini sedang berkoordinasi dgn KBRI Tokyo, KJRI Osaka dan KDEI Taipei untuk mendapatkan informasi lapangan mengenai dampak gempa dan kondisi para WNI baik di Taiwan maupun Jepang," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Sebagai informasi, Badan Meteorologi Jepang merevisi kekuatan gempa dahsyat yang melanda lepas pantai timur Taiwan menjadi M 7,7. Sebelumnya, gempa dikatakan memiliki kekuatan M 7,5.
“Memang magnitudonya meningkat, namun tidak ada perubahan terkait peringatan tsunami yang dikeluarkan,” kata juru bicara badan tersebut dalam konferensi pers, Rabu (3/4/2024).
Sebelumnya data Badan Meteorologi Jepang menunjukkan, gempa M 7,5 tercatat pada pukul 08.58 waktu setempat. Pusat gempa berada di lepas pantai Taiwan.
Gempa dahsyat tersebut disusul oleh gempa berkekuatan M 6,6 dan 6,3. Para pengguna media sosial memposting video di X yang menunjukkan beberapa bangunan di Taiwan miring dan sebagian hancur.
Guncangan juga dirasakan di Prefektur Okinawa, Jepang Selatan. Setelah gempa bumi, peringatan tsunami dikeluarkan untuk Pulau Okinawa, Miyako, dan Yaeyama di selatan Jepang. Badan meteorologi mengatakan gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian tiga meter.
Penyiar Jepang NHK melaporkan gelombang tsunami setinggi 0,3 meter mencapai Pulau Yonaguni pada pukul 09.18 waktu setempat. Gelombang kecil juga mencapai Pelabuhan Ishigaki pada pukul 09.32 waktu setempat.
Belum ada informasi langsung dari para pejabat mengenai korban dan kerusakan. Pemerintah Jepang mendirikan kantor pusat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi setelah gempa bumi dahsyat di dekat Taiwan dan peringatan tsunami di pulau-pulau selatan Jepang.
(YNA)