Komdigi Tangani 26.869 Konten Pornografi Anak, Jaringan Pelaku Jadi Sasaran
Komdigi mengatakan bahwa pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada penghapusan konten.
IDXChannel—Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tercatat telah menangani 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada penghapusan konten.
Menurutnya, penanganan juga harus mencakup pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, hingga perlindungan terhadap korban.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya, Rabu (18/11/2026).
Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi membuat pola penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Konten bermuatan seksual dapat beredar melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung.
Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital.
Kompleksitas ancaman itu tercermin dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban.
Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam orang sebagai tersangka.
Selain pola distribusi yang semakin beragam, Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan konten bermuatan seksual di ruang digital.
Meutya turut menyoroti perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital. Ia menegaskan, aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ia mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya mengandalkan pedoman komunitas atau community guidelines internal dalam menentukan kelayakan suatu konten. Standar internal platform harus tetap mengacu pada hukum nasional, terutama ketika beroperasi dan menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.
Untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi ini mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.
Meutya menekankan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Perusahaan teknologi perlu berperan aktif dalam mengawasi konten pada platform masing-masing.
Karena itu, perusahaan platform didorong untuk memperkuat teknologi moderasi konten dan melakukan pengawasan secara aktif guna mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.
“Mereka harus mau berinvestasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.
Di sisi lain, Meutya menilai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi modus kejahatan digital yang terus berkembang.
Pemahaman terhadap teknologi, kemampuan investigasi di ruang digital, dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penanganan kejahatan dapat menjangkau pelaku hingga jaringan yang berada di balik penyebaran konten ilegal.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya.
(Nadya Kurnia)