KPK Beberkan Capaian 2023, Gelar Delapan OTT hingga Terima 5.079 Laporan
KPK memaparkan pencapaian kinerja. Lembaga antirasuah itu mengklaim sudah melakukan delapan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2023.
IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan pencapaian kinerja. Lembaga antirasuah itu mengklaim sudah melakukan delapan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2023.
Hal ini dikatakan Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango saat Konferensi Pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK tahun 2023, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/1/2024).
Nawawi menambahkan, pihaknya melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan rincian 127 penyelidikan, 161 penyidikan. Kemudian 129 penuntutan, pelaksanaan eksekusi 124, dan 94 perkara yang sudah inkrah.
Kemudian selama 2023, Nawawi menyebutkan pihaknya mendapat pengaduan masyarakat total sebanyak 5.079 laporan.
"Dari jumlah tersebut 690 diarsipkan dan 4.389 dilakukan verifikasi," kata dia.
Dari jumlah ribuan laporan yang diverifikasi, Nawawi menyatakan 1.962 dalam proses telaah, tiga laporan diteruskan ke pihak eksternal, sembilan laporan diteruskan ke pihak internal, dua laporan masih proses verifikasi, dan 2.413 diarsipkan.
Nawawi juga mengungkap lima provinsi yang paling banyak penyampaian aduan masyarakat. Dimana, Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang disusul Jawa Barat dan Jawa Timur.
"DKI Jakarta 759 laporan, Jawa Barat 483 laporan, Jawa Timur 430 laporan, Sumatera Utara 354 laporan, dan Jawa Tengah 270 laporan," ujarnya.
Masih dalam periode yang sama, KPK juga melakukan delapan kali operasi tangkap tangan (OTT). Berikut rinciannya:
1. Manipulasi dan siap pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
2. Suap proyek jalur KA di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa-sumatera
3. Suap pengadaan digital Bandung smart city
4. Suap pengadaan barang dan jasa Basarnas
5. Suap pemeriksaan BPK Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
6. Pemberian hadiah atau janji pengurus perkara Kejari Bondowoso
7. Suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur
8. Pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa Provinsi Maluku Utara
(NIY)