Krisis Politik Thailand, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra Dinonaktifkan

Thailand menghadapi krisis politik. Mahkamah Konstitusi (MK) menonaktifkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7/2025).

IDXChannel - Thailand menghadapi krisis politik. Mahkamah Konstitusi (MK) menonaktifkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7/2025).

Dilansir dari Xinhua pada Rabu (2/7/2025), MK menerima petisi yang meminta pencopotan Paetongtarn dari jabatannya atas panggilan telepon yang bocor mengenai masalah perbatasan dengan Kamboja.

Sejumlah panel hakim dengan suara bulat menerima petisi tersebut dan memerintahkan Paetongtarn untuk berhenti melaksanakan tugasnya sebagai perdana menteri mulai Selasa sambil menunggu putusan akhir.

"Untuk mencegah kerusakan yang serius dan tidak dapat diperbaiki, tindakan sementara harus diambil," kata MK dalam pengumumannya.

Paetongtarn dilarang menjalankan tugas dan wewenang yang terkait dengan keamanan nasional, urusan luar negeri, dan keuangan hingga pengadilan memberikan putusannya.

Bulan lalu, sekelompok senator mengajukan petisi yang menuduh Paetongtarn melanggar konstitusi dan standar etika setelah percakapan teleponnya dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen bocor.

Dalam percakapan yang bocor tersebut, Paetongtarn dianggap bersikap terlalu lunak ke Hun Sen dan terdengar merendahkan militer Thailand. Kedua negara saat ini sedang terlibat dalam sengketa perbatasan.

Berbicara kepada wartawan di kantornya setelah pengumuman tersebut, Paetongtarn menyatakan menerima langkah pengadilan dan akan menyampaikan penjelasan dalam waktu 15 hari seperti yang diminta.

 Menurut laporan media lokal, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit akan memangku jabatan sebagai pelaksana tugas perdana menteri.

Paetongtarn, pemimpin Partai Pheu Thai berusia 38 tahun dan putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, diangkat Agustus lalu untuk menjadi perdana menteri wanita termuda dan kedua di Thailand setelah memenangkan pemilu parlemen. (Wahyu Dwi Anggoro)