Mahfud MD Ajak Negara ASEAN Dorong Implementasi Deklarasi TPPO

Menko Polhukam Mahfud MD mengajak negara-negara ASEAN untuk mendorong dan mengimplemantasi deklarasi TPPO.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak negara-negara ASEAN untuk mendorong dan mengimplemantasi deklarasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Implementasi Deklarasi TPPO sebelumnya telah disepakati pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo bulan Mei 2023 lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.

"Sudah waktunya bagi kita untuk mendorong penerapannya oleh badan-badan sektoral terkait," kata Menko Mahfud dalam sambutannya ketika memimpin di Pertemuan ke-27 Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) bersama Menteri Luar Negeri di Jakarta (4/9/2023).

Mahfud juga ingin seluruh negara ASEAN memperkuat kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas-batas, dan pertukaran informasi.

"Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban," kata dia.

APSC juga harus mampu merespon tantangan di Kawasan khususnya perdagangan orang berbasis online scam dan kejahatan lintas negara lainnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengelaborasi lebih jauh dan menyampaikan tiga hal utama yang selayaknya menjadi fokus APSC.

Pertama, penanganan tantangan keamanan non-tradisional. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.

"ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda," kata Menlu Retno.

Kedua, mendorong kemajuan HAM di kawasan. ASEAN harus terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif.

"Inilah alasan Indonesia mengupayakan ASEAN Leaders’ Declaration on Human Rights," kata Menlu Retno. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah 5th Human Rights Dialogue pada tahun ini.

Ketiga, peningkatan kerja sama maritim. Indo-Pasifik memiliki potensi yang strategis, namun kepentingan negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

"Perairan kita tidak boleh menjadi medan konflik ataupun landasan pacu serangan terhadap pihak lain," katanya.

Kedepannya, ASEAN harus lebih konsisten menerapkan hukum internasional dan perjanjian regional sebagai inti upaya pembentukan arsitektur regional. Mekanisme ini diharap dapat mengubah paradigma persaingan menjadi paradigma kolaborasi.

Dalam pertemuan, negara-negara anggota ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap implementasi APSC Blueprint 2016-2025 yang telah mencapai 99%. 

Mereka juga menekankan pentingnya penandatanganan Traktat Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara nuklir, penanggulangan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya, serta penghormatan HAM. (NIY)