Mayoritas Negara di Dunia Diklaim Masih Gagal Berantas Korupsi
Sebagian besar negara diklaim masih gagal memerangi korupsi.
IDXChannel - Sebagian besar negara diklaim masih gagal memerangi korupsi. Sebanyak 95 persen negara di dunia hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan sejak 2017.
Hal tersebut diungkap laporan Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang dibuat lembaga Transparency International. Indek Persepsi Korupsi mengukur persepsi korupsi di sektor publik menurut para ahli dan pebisnis.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa pemerintah yang terhambat oleh korupsi tidak memiliki sumber daya untuk melindungi rakyat dan ketidakpuasan publik cenderung berubah menjadi kekerasan.
“Korupsi telah membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih berbahaya karena pihak pemerintah secara kolektif gagal membuat kemajuan melawannya. Mereka memicu peningkatan kekerasan dan konflik,” kata Delia Ferreira Rubio, ketua Transparency International, seperti dilansir Associated Press pada Selasa (31/1/2023).
“Satu-satunya jalan keluar adalah negara-negara bekerja lebmembasmi korupsi di semua tingkatan untuk memastikan pemerintah bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir elit,” tambahnya.
Denmark dipandang sebagai negara yang paling tidak korup tahun ini dengan 90 poin Sementara itu,Finlandia dan Selandia Baru berada di posisi kedua dengan 87 poin.
Meskipun Eropa Barat tetap menjadi wilayah dengan skor tertinggi. Beberapa negara di kawasan menunjukkan tanda-tanda penurunan yang mengkhawatirkan.
Inggris turun lima poin menjadi 73 poin. Laporan itu mengatakan sejumlah skandal menggerus kepercayaan publik.
Di Eropa timur, korupsi dipandang masih merajalela karena banyak negara mencatat poin Rusia khususnya disorot sebagai contoh mencolok dari dampak korupsi terhadap perdamaian dan stabilitas.
“Tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan Putin memungkinkan dia untuk mengejar ambisi geopolitiknya tanpa mendapat hukuman,” laporan itu menyimpulkan.
Di antara 180 negara dan wilayah, Somalia berada di posisi terbawah dengan 12 poin. Sudan Selatan dan Suriah berada di posisi kedua dari terakhir dengan 13 poin.
Hanya delapan negara yang mencatat peningkatan dibandingkan tahun lalu, di antaranya Irlandia dengan 77 poin, Korea Selatan dengan 63 poin, Armenia dengan 46 poin, dan Angola dengan 33 poin.
Disusun sejak tahun 1995, indeks ini dihitung menggunakan 13 sumber data berbeda yang memberikan persepsi tentang korupsi di sektor publik dari para pebisnis dan pakar negara. Sumber data berasal dari berbagai pihak termasuk Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia dan perusahaan konsultan.
(WHY)