Minta Polri Tak Perlu Dilibatkan di Penyaluran Beras SPHP, DPR: Sudah Ada KMP
Pemerintah tidak perlu lagi memberikan tugas tambahan pada institusi TNI/Polri dalam penyaluran beras SPHP.
IDXChannel - Pemerintah tidak perlu lagi memberikan tugas tambahan pada institusi TNI/Polri dalam penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pasalnya saat ini sudah ada Koperasi Merah Putih (KMP).
"Bapak presiden kemarin sudah meresmikan 80.000 Koperasi Merah Putih. Sementara, Pak Dirut Bulog menyebut baru ratusan koperasi yang dilibatkan dalam program beras SPHP ini. Nah terus untuk apa mereka ada 80.000 itu? Ya suruh jalur yang SPHP ini," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, Senin (25/8/2025).
Alex mengatakan pelibatan TNI/Polri dalam penyaluran beras cadangan pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melalui program SPHP, memang secara cepat dapat menahan gejolak harga beras di pasaran.
Namun, Alex menilai, pelibatan TNI/Polri juga menyebabkan munculnya tambahan biaya overhead di institusi tersebut, lantaran harus memobilisasi beras SPHP dari gudang Bulog ke kantong-kantong distribusi.
“Karenanya ke depan, Polri tak perlu lagi dilibatkan urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang diresmikan. Kan berarti, sudah bisa beroperasi,” kata dia.
Alex meyakini dengan memanfaatkan keberadaan KMP yang sudah tersebar di pelosok negeri maka gejolak harga beras akan cepat teratasi.
Apalagi stok beras di gudang Bulog terbilang sangat besar, yakni 4 juta ton atau 4 miliar kilogram.
Hal tersebut juga telah disampaikan Alex kepada Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR.
“Ini kan harus ada kreasi, harus ada upaya ekstra gitu loh. Ada Koperasi Merah Putih yang siap diberdayakan," kata Alex.
Alex pun mengajak kementerian/lembaga dan institusi lainnya untuk tidak 'double job' atau bekerja secara tumpang tindih, sehingga bisa menghemat anggaran. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo juga tengah gencar melakukan efisiensi.
"Ayo, ini institusi lain sudah berkorban sedemikian rupa. Negara itu boleh rugi saat melakukan layanan publik. Yang nggak boleh rugi itu swasta,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)