Mulai Berlakukan Biaya Pelabuhan, AS dan China Isyaratkan Berlanjutnya Perang Dagang

Amerika Serikat (AS) dan China mulai mengenakan biaya pelabuhan tambahan kepada perusahaan pelayaran laut yang mengangkut segala sesuatu.

IDXChannel - Amerika Serikat (AS) dan China mulai mengenakan biaya pelabuhan tambahan kepada perusahaan pelayaran laut yang mengangkut segala sesuatu mulai dari mainan liburan hingga minyak mentah dan menjadikan laut lepas sebagai garda terdepan dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Dilansir dari laman Al Jazeera Rabu (15/10/2025), kembalinya perang dagang habis-habisan tampak akan segera terjadi, setelah China mengumumkan perluasan besar-besaran kendali ekspor tanah jarangnya, dan Presiden AS Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif barang-barang China hingga tiga digit.

Namun setelah akhir pekan, kedua belah pihak berusaha meyakinkan para pedagang dan investor untuk menyoroti kerja sama antara tim negosiasi mereka dan kemungkinan mereka dapat menemukan jalan keluar.

China mengatakan telah mulai memungut biaya khusus pada kapal-kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera AS, tetapi mengklarifikasi bahwa kapal-kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut.

Dalam rincian yang dipublikasikan oleh lembaga penyiaran pemerintah CCTV, China menjabarkan ketentuan khusus tentang pengecualian, yang juga mencakup kapal-kapal kosong yang memasuki galangan kapal China untuk diperbaiki.

Serupa dengan rencana AS, biaya baru yang dikenakan China akan dipungut di pelabuhan masuk pertama dalam satu pelayaran atau untuk lima pelayaran pertama dalam setahun.

Simetri balas dendam ini mengunci kedua negara dalam spiral perpajakan maritim yang berisiko mendistorsi arus barang global.

Awal tahun ini, pemerintahan Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan biaya pada kapal-kapal yang terkait dengan China guna melonggarkan cengkeraman negara tersebut pada industri maritim global dan memperkuat industri pembuatan kapal AS.

Sementara itu, sebuah investigasi selama pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden menyimpulkan bahwa Chiba menggunakan kebijakan dan praktik yang tidak adil untuk mendominasi sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal global, sehingga membuka jalan bagi sanksi tersebut.

China pun membalas pekan lalu dengan mengatakan akan mengenakan biaya pelabuhannya sendiri pada kapal-kapal yang terkait dengan AS mulai hari yang sama saat biaya AS tersebut mulai berlaku.

(kunthi fahmar sandy)