Mulai Ditagih Utang, Pemilik Dapur Tuntut Kejelasan Operasional SPPG Baru ke BGN
Sejumlah investor yang berutang dalam membangun dapur MBG sudah ditagih oleh pihak perbankan dan rentenir.
IDXChannel—Sejumlah massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencabut moratorium pembangunan dapur baru MBG.
Sejumlah investor yang berutang dalam membangun dapur MBG sudah ditagih oleh pihak perbankan dan rentenir.
Tuntutan itu dilayangkan Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa saat berunjuk rasa di depan Halte Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).
Ia berkata, sejumlah investor tak menggunakan dana negara dalam membangun dapur MBG.
"Menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara," ujar Herwil.
Ia pun meminta BGN tak membuat kebijakan sepihak dengan melakukan moratorium pembangunan dapur MBG baru imbas perilaku koruptif eks-pimpinan BGN. Herwil mengklaim, moratorium itu membuat dapur MBG baru di wilayah 3T tak beroperasi.
"Harusnya, kami sudah berjalan, Bapak, Ibu. Tapi sudah 8 bulan kami tidak berjalan. Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang... apa, tukang-tukang yang belum kami bayar," ucap Herwil.
Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini dapur SPPG milik rekan-rekannya terbengkalai. Namun, tagihan pemeliharaan seperti listrik dan internet tetap berjalan.
“Ini ada manfaat dari SPPG terpencil ini adalah, akses listrik itu masuk ke daerah yang tidak ada sampai sekarang. Akses telekomunikasi, kami sewa Starlink karena memang komunikasi tidak ada. Jadi sebenarnya multiple effect ini besar, program ini bagus," tambahnya.
Dari hasil pendataannya, Herwil mengklaim, ada lebih dari 6.000 dapur MBG baru terimbas oleh kebijakan moratorium. Padahal, dari jumlah itu sudah ada 645 dapur MBG yang telah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN.
"645 yang sudah ada SK SPPG-nya, sudah ada BA verfal-nya, sudah ada penetapan ke-SPPG-an, sudah ada eh VA virtual account-nya, dan sudah ada relawannya. Seharusnya sudah bisa berjalan," tuturnya.
Ia meminta BGN tak membuat kebijakan yang merugikan investor dapur MBG. Padahal, kata dia, butuh dana segar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar untuk membangun satu dapur. Ia pun menuntut BGN untuk mengembalikan modal pembangunan dapur MBG.
"Satu dapur itu, itu diperkirakan Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Gitu, lho. Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, enggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan," ujar Herwil.
(Nadya Kurnia)